GridOto.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan tanggapannya, soal wacana pemerintah yang akan menghapus kuota impor.
Wacana tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto, dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta pada Selasa (8/4/2025).
Yusak Billy, Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) mengatakan, bahwa pihaknya percaya setiap kebijakan akan melalui proses kajian yang matang, dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Mengenai dampak dari kebijakan ini di industri otomotif, ia mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh dan menunggu detail aturannya.
"Saat ini, kami terus memantau perkembangan wacana tersebut dan akan menyesuaikan langkah kami seiring dengan arah kebijakan yang nantinya ditetapkan," ujar Billy kepada GridOto.com, Rabu (9/4/2025).
Sebelumnya, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam juga menyampaikan hal serupa.
Pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil langkah strategis terkait dengan wacana tersebut.
"Wah kami masih menunggu penjabaran lebih lanjut. Itu kan reaksi spontan beliau jadi big wave-nya," ucap Bob.
Ia menambahkan, sebagai pelaku industri pihaknya harus menungu detail petunjuk pelaksanaan atau regulasi baru yang mengatur hal tersebut.
Baca Juga: Presiden Hapus Kuota Impor Berkah Atau Musibah Bagi Industri Otomotif
"Apa yang dimaksud menghilangkan sama sekali atau ada insentif system untuk membedakan yang TKDN tinggi dan yang rendah? Terutama untuk industri-industri pioneer," ucapnya.
"Jadi kami masih menunggu penjabarannya," lanjutnya.
Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Selain itu, Pabowo juga mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis.
Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri.
Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa.
"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," jelasnya.