- Bawa kelengkapan surat kendaraan seperti STNK dan BPKB.
- Kunjungi kantor Samsat terdekat.
- Petugas akan memeriksa jumlah tunggakan pajak.
- Tunggakan pajak akan otomatis dihapus, dan pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun 2025.
Dedi juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pungutan liar.
"Jika ada yang meminta pungutan di luar kebijakan sesuai SK Gubernur, cukup laporkan ke media sosial, nanti kami akan tanggapi," katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan alasan selama ini banyak masyarakat yang enggan membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurut dia, sebagian besar wajib pajak tidak mampu melunasi tunggakan pajak yang sudah menumpuk dari tahun sebelumnya.
"Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia enggak bisa bayar pajak yang tunggakan Rp 2 juta. Apa dampak yang terjadi, makin gede utangnya," ujar Dedi kepada awak media di Gedung Pakuan, Kota Bandung, (19/3/25) dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Ini Baru Pemutihan! Bayar Cuma Satu Tahun, Tunggakan Pajak Puluhan Tahun Lenyap
Untuk mengatasi hal ini, Dedi menggulirkan program penghapusan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan dalam membayar pajak.
Saat ini, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, sebanyak 6 juta wajib pajak tercatat memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Dengan program ini, masyarakat hanya perlu membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi denda atas tunggakan sebelumnya.
"Kita pengen nunggu orang bayar Rp 2 juta (denda tunggakan) itu dalam impian, atau Rp 250.000 tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang Rp 250.000 dibanding nunggu yang Rp 2 juta dibayar," kata Dedi.
Dedi menegaskan pendekatan ini lebih realistis ketimbang menunggu masyarakat membayar denda pajak kendaraan yang jumlahnya ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah.
"Makanya kan saya ngambilnya enggak tinggi-tinggi. Udah deh daripada mikirin yang puluhan triliun itu atau belasan triliun. Lebih baik mikir sederhana saja, misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata Rp250 ribu, itu kan sudah lumayan tuh Rp1,3 triliun. Nanti untuk meningkatkan infrastruktur jalan kan berjalan pembangunan ini," jelasnya.