Pemprov DKI Jakarta diperkirakan akan mendapat pemasukan sebesar Rp 60 miliar dari pungutan ERP setiap harinya.
Nah, pemasukan tambahan ini seharusnya bisa digunakan untuk subsidi silang, misalnya dengan melakukan pembenahan transportasi umum jadi lebih baik.
Bahkan Pemprov DKI Jakart bisa juga memberi subsidi agar tarif angkutan umum lebih murah atau bahkan gratis.
Terlepas dari uang yang di dapat dari ERP, Pemprov DKI Jakarta memiliki APDB yang terbesar saat ini (Rp 82,47 Triliun/2022). Harusnya bisa dong memberi subsidi itu untuk rakyatnya.
Saat ini bisa dibilang transportasi umum di DKI Jakarta sudah lumayan baik. Cuma yang bikin banyak orang malas untuk menggunakannya adalah karena untuk mencapai lokasi transportasi tersebut masih cukup jauh.
Baca Juga: Ramai Soal Jalan Berbayar Elektronik, Pengamat Transportasi Sebut Sekarang Waktu yang Tepat
Cuaca panas dan hujan jadi salah satu penghalang untuk berjalan kaki menuju halte atau stasiun terdekat.
Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pejalan kaki serta pesepeda diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum.
Selain itu dengan penerapan ERP, tidak perlu lagi pengawasan seperti penerapan Ganjil Genap yang melibatkan banyak pihak.
Pengawasan seperti itu tentu makan banyak biaya. Akibat penerapan ERP jadi bisa dihilangkan atau dipindahkan untuk alokasi biaya perbaikan angkutan umum tadi.
Dapat jadi opsi berikutnya kalau mau Jakarta bebas macet dan polusi adalah dengan kembali menerapkan kewajiban WFH, alias Work From Home,
alias bekerja dari rumah hehehe.... Menurut kalian bagaimana?