GridOto.com - Proses realisasi proyek jalan tol Makassar New Port (MNP), Sumatera Selatan mulai digenjot.
Langkah awal yang dilakukan yakni merencanakan pembebasan lahan yang ditargetkan bisa selesai akhir 2021 mendatang.
Melansir Tribun-timur.com, kurang lebih ada 142 bidang lahan warga yang perlu dibebaskan untuk proyek Jalan Tol MNP.
Plt Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Akhmad Namsum, menyebutkan pada awalnya data lahan yang terdampak hanya 135 bidang saja.
Dari data tersebut, tim perencanaan pun diturunkan untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan.
Namun setelah dilakukan verifikasi, ternyata jumlah lahan terdampak proyek tol MNP bertambah menjadi 142 bidang.
"Saat didata ulang, ternyata ditemukan 142 bidang lahan (yang perlu dibebaskan). Hasil pendataan dari tim persiapan disinkronasi dengan tim perencanaan," jelas Akhmad, dikutip dari Tribun-timur.com, Senin (25/10/2021).
Setelah data selesai diverifikasi ulang, maka tahapannya berlanjut ke sosialisasi dan konsultasi publik.
Baca Juga: Proyek Jalan Tol MNP Mungkin Bakal Molor, Memang Apa Sih Penyebabnya?
Baca Juga: Pembebasan Lahan Tol Indralaya-Prabumulih di Ogan Ilir Sebentar Lagi Selesai, Berikut Rinciannya
Kemudian dilanjutkan dengan tahap penentuan lokasi (penlok) jika 80 persen warga yang lahannya terdampak menyatakan setuju.
Ditambah dengan alih fungsi lahan juga akan dilakukan, mengingat ada fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus tergusur akibat proyek ini.
"Kalau sudah jelas persetujuannya dari warga, maka tidak lama lagi kami bisa menetapkan lokasinya," lanjut Akhmad.
Selanjutnya, untuk proses pembebasan lahan akan ditangani langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV.
Tidak hanya itu, tim appraisal juga nantinya dibentuk untuk menilai harga tanah yang terdampak proyek jalan tol MNP.
Secara terpisah, Senior Manager Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV, Arwin menyebutkan, jalan tol MNP akan melewati dua kelurahan di Kecamatan Tallo, Makassar, yakni Kelurahan Buloa dan Kaluku Bodoa.
Nantinya, jalan tol ini membentang dengan panjang sekitar 2 Km dan merupakan perpanjangan jalan tol existing.
Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan di dua kelurahan tersebut akan memakan biaya sekitar Rp 50 miliar-Rp 60 miliar.
Lalu untuk pembangunan akses jalan tol akan dilakukan bersama dengan Kementerian PUPR.
"Ditargetkan pembangunannya bisa dimulai pada 2021. Tinggal menunggu pembebasan lahan, terus pembangunan bisa dilakukan," pungkas Arwin.
Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul 142 Bidang Tanah Warga Terdampak Pembangunan Tol MNP.