Terlebih khususnya di Kabupten Klaten, ada sekitar 45 desa dengan 9 kecamatan yang bakal terdampak Tol Solo-Jogja.
"Saya lihat korban gusuran tidak lebih baik kehidupannya dibanding sekarang," katanya dikutip GridOto dari TribunSolo.com, Selasa (12/11/2019).
"Baik dengan peran pemerintah atau tidak," katanya.
Mantan Kepala Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS itu menjelaskan, saat penggusuran para korban biasanya diklaim berpindah ke tempat yang lebih baik.
(Baca Juga: Kementerian PUPR Sebut Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Siap Beroperasi Awal Desember)
"Tapi tempat yang lebih baik apa? Bukan bangunan yang lebih bagus, tapi lokasi, tempat kerja, apakah sesuai kebutuhan. Dan rumah yang digusur tersebut apakah harganya sudah cukup juga," ujarnya menekankan.
Apalagi lanjut Mulyanto, yang menjadi permasalahan dari korban penggusuran adalah banyak yang belum memikirkan mengenai tempat tinggal selanjutnya, termasuk berpengaruh terhadap akomodasi.
"Tapi itu tergantung mata pencariannya apa dulu," tuturnya.
"Kalau mata pencariannya memang di tempat itu bukan tidak mungkin dia akan kehilangan mata pencarian," ungkap dia.
Maka dia berpesan agar pemerintah lebih jeli dalam menangani penggusuran terutama Tol Solo-Jogja yang akan segera dibangun.
"Ya agar warga yang tergusur tetap dapat melanjutkan hidup dengan mata pencarian yang sama," harap dia.
4. Manfaatkan Peluang dan Angkat UMKM
Warga sekitar yang terdampak pembangunan Tol Solo-Jogja di 9 kecamatan di Kabupaten Klaten disebut pengamat dalam memanfaatkan peluang ekonomi untuk menambah pendapatan.
Menurut Pakar Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Mulyanto, bahwa adanya pembangunan Tol Solo-Jogja dapat menambah pendapatan, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar proyek.
"Yang rumahnya tidak terdampak atau di sebelah proyek, sisi positifnya bisa mendapatkan peluang," katanya, Selasa (12/11/2019).
"Mereka penduduk sekitar bisa melakukan pekerjaan sambilan seperti buka usaha atau memberikan fasilitas bagi pengendara yang melintas di tol," ujarnya.
(Baca Juga: Wali Kota Batu Tolak Pembangunan Jalan Tol di Wilayahnya, Kenapa?)
Mantan Kepala Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS memaparkan, adanya Tol Solo-Jogja ke depan dapat berdampak positif terhadap warga sekitar seperti USaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Hasil UKM seperti makanan hingga kerajinan bisa dijual di rest area juga sehingga bisa menambah pendapatan warga juga," katanya.
Lahan terdampak proyek tol diperkirakan mencapai 608 hektare (ha).
Mayoritas lahan terdampak yakni sawah dengan persentase 73,91 persen.
Ditargetkan, proyek jalan tol tersebut bisa dimulai pada 2020.
Sementara, pintu keluar tol atau exit tol bakal berada di tiga wilayah yakni Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Desa/Kecamatan Ngawen, serta desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo.
Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul 4 Fakta Jelang Proyek Tol Solo-Jogja, Tunggu Penlok, Amankan Sumber Air & Situs hingga Angkat UMKM