Baca Juga: Hemat BBM Besar-besaran, ASN WFH Tiap Jumat Sampai Kurangi Penggunaan Mobil Dinas
Seluruh pegawai Bapenda, baik staf administrasi maupun petugas lapangan, kini memiliki tanggung jawab tambahan untuk melakukan penagihan langsung.
Setiap pegawai diwajibkan untuk menuntaskan penagihan terhadap minimal 10 wajib pajak setiap bulannya.
"Dengan sekitar 960 pegawai, kami menargetkan sekitar 9.600 tunggakan pajak dapat ditagih setiap bulannya. Program ini berlaku bagi pegawai lapangan maupun staf administrasi di lingkungan Bapenda," jelas Berly.
Sebagai bentuk motivasi, Pemprov Banten telah menyiapkan mekanisme insentif berbasis kinerja.
Pegawai yang berhasil melampaui target akan mendapatkan tambahan insentif setiap tiga bulan.
Sebaliknya, bagi pegawai yang gagal mencapai target, akan dikenakan sanksi berupa pengurangan insentif.
Di tengah upaya penegakan disiplin tersebut, Berly melaporkan kinerja keuangan daerah Pemprov Banten pada awal tahun ini menunjukkan tren yang positif.
Berdasarkan data realisasi pendapatan pajak kendaraan pada triwulan I 2026, Pemprov Banten berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 1,978 triliun.
Angka tersebut sudah mendekati target periode ini yang ditetapkan sebesar Rp 2,002 triliun.
"Realisasi tersebut hanya menyisakan selisih sekitar Rp 18 miliar dari target yang dibebankan pada periode ini," ungkap Berly.
Dengan adanya ancaman sanksi potong tukin bagi ASN dan target penagihan bagi pegawai Bapenda, pemerintah optimistis target pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan akan tercapai secara maksimal pada tahun anggaran ini.
| Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR