/photo/2020/06/27/815088062.jpeg)
Melalui keputusan tersebut, Departemen Energi diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran awal hingga 15 persen guna mengamankan kontrak pasokan bahan bakar.
Pemerintah juga menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga.
Selain itu, Departemen Transportasi diberi mandat untuk menyalurkan subsidi bahan bakar bagi transportasi umum, serta mempertimbangkan pengurangan atau penghentian sementara biaya tol dan penerbangan.
Bantuan juga diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kondisi krisis.
Filipina sendiri diketahui sangat bergantung pada impor energi, sementara biaya energi di negara tersebut termasuk yang tertinggi di kawasan.
Baca Juga: Strategi Nasional Jaga Ketahanan Energi dan Hemat BBM, Masyarakat Tenang
Dampak dari situasi ini mulai terasa di lapangan.
Ratusan pekerja sektor transportasi di Manila menggelar aksi mogok pada Kamis (26/3/2026) sebagai bentuk protes terhadap lonjakan harga bahan bakar.
Harga bensin dan solar di Filipina dilaporkan telah melonjak lebih dari dua kali lipat sejak konflik Iran pecah pada 28 Februari.
Koalisi transportasi yang memimpin aksi tersebut mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan pajak bahan bakar, penurunan harga BBM, hingga penerapan kembali kontrol pemerintah terhadap sektor energi.
Mereka juga menuntut kenaikan tarif angkutan serta upah yang lebih layak.
Aksi unjuk rasa terlihat di sejumlah titik di ibu kota, dengan para demonstran membawa spanduk dan menyerukan langkah konkret dari pemerintah.
Sebagian besar peserta aksi merupakan pengemudi jeepney angkutan umum khas Filipina dengan tarif terjangkau.
Selain itu, pengemudi ojek dan layanan transportasi online juga ikut menyuarakan tuntutan mereka.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR