GridOto.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bikin ide baru soal jalur Pantura di Jabar.
KDM, sapaan akrabnya mengusulkan untuk tukar pengelolaan dari jalur Pantura ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Alasannya karena untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat yang selama ini dikeluhkan warga.
Melalui skema tersebut, Ia mengusulkan agar ruas jalan nasional (Pantura) yang melintasi pusat kota dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
Sebagai gantinya, kata Dedi, anggaran pemeliharaan jalan nasional difokuskan untuk memperbaiki jalur Pantura yang menjadi lintasan utama kendaraan antardaerah dan kendaraan berat.
"Nanti mau saya ajak tukeran. Misalnya begini, jalan nasional yang melintasi kota, kabupaten bisa diserahkan ke provinsi dan kota, kabupaten," terangnya saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, (3/2/26) melansir Kompas.com.
Ia mengungkapkan, usulan ini muncul setelah banyaknya laporan masyarakat, khususnya dari wilayah Cikampek dan sekitarnya, terkait kondisi jalan yang rusak dan rawan kecelakaan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Punya Kuasa, Awal 2026 Buat Pemilik Mobil dan Motor Bahagia Atas Keputusan Ini
Dedi menilai, status jalan nasional membuat pemerintah daerah tidak leluasa bergerak karena kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, hampir seluruh daerah di Jawa Barat memiliki ruas Jalan Nasional (Pantura) yang berada di pusat kota.
Namun, proses perbaikan sering berjalan lambat karena daerah harus menunggu penanganan dari pusat.
Menurut Dedi, pengalihan pengelolaan akan membuat perbaikan jalan di kawasan perkotaan bisa dilakukan lebih cepat.
Sementara itu, pemerintah pusat dapat mengarahkan anggaran ke jalur Pantura yang berfungsi sebagai penghubung utama antarwilayah.
"Kalau ada anggaran untuk jalan nasional yang lewat kota, dananya dialihkan saja untuk pembangunan khusus Pantai Utara Jawa Barat. Itu solusi yang akan saya tawarkan," papar Dedi.
Jika skema tersebut disepakati, status jalan nasional di pusat kota akan berubah menjadi jalan provinsi atau jalan kabupaten dan kota.
Baca Juga: Hindari Pantura Semarang-Demak Sampai Maret 2026, Rute Alternatif Lewat Sini
Konsekuensinya, kewenangan perbaikan dan pemeliharaan berada langsung di tangan pemerintah daerah.
Dedi menilai langkah ini juga akan mengurangi beban Kementerian PU dalam mengelola Jalan Nasional di Jawa Barat, sehingga anggaran pusat bisa lebih fokus pada jalur strategis antardaerah.
Meski pengalihan tersebut berpotensi menambah tanggung jawab fiskal daerah, Ia menegaskan hal itu bukan masalah.
Menurutnya, pembiayaan jalan harus didasarkan pada prinsip keadilan.
"Enggak ada masalah. Dalam bahasa kasar begini, kalau jalan pusat kota yang pakai adalah mobil-mobil yang di kota itu, bayar pajaknya di kota itu, enggak ada masalah," tutur Dedi.
Sebaliknya, ia menilai tidak adil jika jalan penghubung lintas provinsi yang banyak dilalui kendaraan besar dari luar daerah justru dibiayai oleh pajak warga Jawa Barat.
"Tapi kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain kemudian menggunakan dana kita, enggak pas. Karena mereka bayar pajak kendaraannya juga tidak di sini," pungkasnya.
| Editor | : | Dida Argadea |
/photo/gridoto/2017/12/14/1601763917.jpg)
KOMENTAR