Nyaris Temui Ajal Gegara Puntung Rokok, UU LLAJ Digugat Warga Ini ke MK

"Pengalaman ini menunjukkan bahwa norma Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak cukup efektif melindungi keselamatan dan kesehatan Pemohon maupun publik," kata dia dikutip dari Kompas.com.

Reihan menuturkan, kerugian yang dialami bersifat spesifik, aktual, potensial, dan serta risiko serupa dapat terus terjadi kepada siapa pun jika norma tersebut tidak diperbaiki.

"Kejadian tersebut menunjukkan bahwa norma Pasal 106 tidak cukup untuk melindungi hak konstitusional Pemohon dan publik atas keselamatan dan kesehatan," kata Reihan.

Pasal 106 UU LLAJ ini mengatur sejumlah hal yang wajib dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor saat berkendara di jalan.

Namun, pasal tersebut belum secara spesifik mengatur larangan pengemudi untuk tidak merokok selama berkendara.

Baca Juga: Pak Syah Wardi Uji Materiil ke MK, Usul SIM C atau SIM A Perokok Bisa Dicabut

Dalam petitumnya, Reihan meminta MK:

1. Menyatakan bahwa Pasal 106 UU LLAJ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena norma tersebut tidak memberikan perlindungan efektif terhadap keselamatan dan kesehatan pengendara maupun masyarakat umum.

2. Pemohon memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya agar menjadi pedoman hukum bagi perlindungan hak konstitusional warga negara.

3. Pemohon meminta apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), dengan mempertimbangkan risiko serius yang dialami Pemohon, termasuk pengalaman nyaris dilindas truk akibat pengendara lain yang merokok saat berkendara, dan potensi risiko serupa yang dapat menimpa siapapun di jalan raya.