GridOto.com - Tarif asli bus TransJakarta sempat melonjak tinggi, sentuh Rp 21.500.
Namun angka itu bukan yang dibayarkan warga, karena saat itu nominal pembayaran tetap Rp 3.500.
Sebab Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan subsidi mencapai Rp 18.000 per pernumpang di tahun itu.
Peristiwa tersebut terjadi di tahun 2022 silam.
Direktur PT Transjakarta, Welfizon Yuza menjelaskan, beban subsidi kini berkurang hampir setengahnya dibanding 2022.
Beban subsidi per penumpang pada 2024 mencapai Rp 9.700, turun dari Rp 18.000 pada 2022.
Pengurangan tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pengguna Transjakarta.
Baca Juga: Bukan Rp 3.500, Tarif Asli Bus TransJakarta Sebenarnya Sampai Segini
"Artinya, dari sisi korporasi, kita sudah makin lama makin efisien dengan biaya ataupun subsidi yang dialokasikan oleh Pemprov DKI," kata Welfizon, pada acara "Balkoters Talk" di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, (4/11/25), dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, tarif Transjakarta sebesar Rp 3.500 telah diberlakukan sejak 2005, ketika upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta masih sekitar Rp 800.000.
Meski wacana penyesuaian tarif tengah dikaji, Welfizon memastikan pihaknya tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
Sebab, kata Welfizon, TransJakarta berkomitmen menjaga keseimbangan antara efisiensi perusahaan, keberlanjutan operasional dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli, menyebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum menyampaikan usulan kenaikan tarif Transjakarta kepada DPRD.
"Belum dibicarakan sama sekali (ke DPRD) karena belum ada usulan dari gubernur. Kami juga menunggu kajiannya seperti apa," kata Taufik dalam acara sama.
Menurut Taufik, pemerintah daerah masih menunggu waktu yang tepat sambil menunggu hasil kajian menyeluruh, termasuk terkait kemampuan bayar masyarakat pengguna Transjakarta.
Baca Juga: Warga Jakarta Siap-siap, Uang Rp 3.500 Tak Akan Cukup Lagi Buat Naik Bus TransJakarta
Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji pemangkasan sebagian subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT.
Kebijakan ini merupakan dampak dari berkurangnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan kenaikan tarif Transjakarta sulit dihindari karena beban subsidi per tiket kini melebihi Rp 9.000.
Namun, Ia menegaskan penyesuaian tarif nantinya akan disertai peningkatan kualitas layanan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menambah armada bus listrik dari 200 menjadi 500 unit pada 2025.
| Editor | : | Naufal Nur Aziz Effendi |
KOMENTAR