Selain penyegelan, DPRD juga akan mendorong agar seluruh operator parkir resmi terintegrasi dengan sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara real time. Hal ini penting untuk menutup celah kebocoran pendapatan.
“Bapenda tidak pernah tahu berapa omzet yang sebenarnya, berapa jumlah kendaraan yang sebenarnya setiap hari, setiap saat,” jelas Jupiter.
Pansus Perparkiran, katanya, akan terus berkoordinasi dengan Dishub dan mengundang operator dalam rapat pansus untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.
DPRD juga meminta masyarakat aktif melaporkan praktik parkir ilegal.
“Kami harap masyarakat tidak membayar kepada operator parkir ilegal. Mereka tidak boleh memungut biaya karena meresahkan dan tidak sesuai aturan,” ucap Jupiter.
Ia pun menegaskan, DPRD DKI melalui Pansus Perparkiran akan menjadikan temuan-temuan ini sebagai dasar rekomendasi penyusunan regulasi daerah di sektor perparkiran agar lebih transparan dan akuntabel.
| Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR