GridOto.com - Shell, Vivo dan BP-AKR dibuat gigit jari dengan kode yang dilempar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyebut pemerintah tidak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk SPBU swasta.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan kuota impor untuk tahun 2025 yang sudah dinaikkan hingga mencapai 110 persen dibandingkan tahun lalu.
"Saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen," ujar Bahlil dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, (16/9/25).
Ia mencontohkan, jika pada 2024 sebuah perusahaan mendapat jatah 1 juta kiloliter, maka pada 2025 kuotanya naik menjadi 1,1 juta kiloliter.
"Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A dapat 1 juta kiloliter. Berarti di 2025, kita memberikan kuota impor 1 juta 100 kiloliter," kata dia.
"Nah, kalau masih ada yang kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak,” lanjut Bahlil.
Baca Juga: Pertamina, Shell, Vivo dan BP Dipanggil ESDM, Hasil Pertemuan SPBU Swasta Mesti Nurut Arahan Bahlil
Bahlil menambahkan, energi merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap berada dalam kendali negara.
"Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik," lanjutnya.
Ia juga menambahkan, koordinasi antara perusahaan swasta dengan Pertamina sudah dilakukan, termasuk melalui Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.
"Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi," pungkas Bahlil.
Sebelumnya, Yuliot mengungkapkan salah satu alasan pasokan di SPBU swasta bisa tertekan adalah karena adanya peningkatan permintaan setelah Pertamina menerapkan QR Code pada pembelian BBM subsidi, Pertalite.
"Ini kan Pertamina mewajibkan menggunakan QR Code, sementara masyarakat, karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin cc kendaraannya tidak sesuai, sehingga terjadi shifting yang tadinya dari subsidi, Pertalite, menjadi non-subsidi," ujarnya dalam kesempatan terpisah.
"Sehingga ada peningkatan permintaan (terhadap BBM swasta)," lanjut Yuliot.
Baca Juga: Shell dan BP Kehabisan Stok BBM, Bahlil Tiba-tiba Nyeletuk Suruh Beli ke Pertamina
Menurut perhitungannya, kebijakan QR Code telah mendorong peralihan konsumsi Pertalite ke BBM non-subsidi hingga 1,4 juta kiloliter (KL).
"Jadi itu yang menyebabkan ada peningkatan permintaan (BBM) untuk badan usaha swasta," kata Yuliot.
Untuk mengatasi kelangkaan pasokan, pemerintah menyiapkan penyesuaian alokasi BBM antara SPBU swasta dan Pertamina.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR