GridOto.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan, terkait adanya wacana penghapusan kuota impor.
Wacana tersebut diusulkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta pada Selasa (8/4/2025).
Sri Agung Handayani, Marketing Director dan Corporate Communication Director ADM mengatakan, ingin mengetahui terlebih dahulu detail aturannya.
"Kami juga masih belum tahu ya detail kebijakan dan penjabarannya akan seperti apa, karena ini kan baru disampaikan secara verbal," ujar Sri Agung kepada GridOto.com, Kamis (10/4/2025).
Namun pada intinya ia berharap, jika kebijakan baru ini terealisasi dapat memberi dampak positif pada perekonomian Indonesia dan juga industri otomotif.
"Kita tunggu sama-sama ya detailnya akan seperti apa," ucapnya.
Sebelumnya, komentar serupa juga dilontarkan oleh Harold Donnel, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).
Menurut Harold, sebagai pelaku industri, saat ini pihaknya masih mengamati lebih lanjut bagaimana perkembangan yang lebih spesifik terkait aturan tersebut.
"Kami turut mengikuti pemberitaan tersebut yang tergolong masih baru," paparnya.
Baca Juga: Honda Beri Respons Begini Soal Wacana Penghapusan Kuota Impor
"Maka dari itu, mohon maaf saya belum bisa berspekulasi maupun memberikan tanggapan tentang bagaimana dampaknya ke depan," lanjut Harold.
Lebih lanjut, Prabowo telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," sebutnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Selain itu, Pabowo juga mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis.
Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri.
Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa.
"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," tutupnya.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR