Disunat Genderuwo, Sopir Angkot Bogor Cuma Terima Uang Kompensasi Rp 400 Ribu Dari Aslinya Rp 1 Juta

GridOto.com - Uang kompensasi Rp 1 juta dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk para sopir angkot Bogor disunat genderuwo.

Para sopir angkot mengaku cuma terima Rp 400-800 ribu saja.

Seperti diceritakan salah satu sopir angkot jurusan Cisarua bernama Ade (58) yang mengatakan, Ia seharusnya menerima uang kompensasi Rp 1 juta, namun mengalami pemotongan hingga Rp 200.000 per orang oleh oknum dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organda.

"Uangnya dicokot per-satu orang Rp 200 ribu, jadi bantuan (dari Dedi Mulyadi) itu kita nggak nerima utuh," kata Ade saat ditemui di dalam angkotnya, (4/4/25) dilansir dari Kompas.com.

Ade menjelaskan, petugas sempat menyampaikan pemotongan tersebut diperuntukkan bagi para pengurus sebagai uang iuran sukarela.

Menurutnya, pemotongan ini tidak hanya dialami olehnya, tetapi hampir semua sopir angkot juga merasakannya.

Bantuan uang tunai yang diterima bervariasi, dengan jumlah antara Rp 800.000 hingga Rp 400.000.

"Kalau saya cuman nerima Rp 400.000 karena Rp 800.000 itu kan harus dibagi lagi sama yang punya mobil (angkot). Jadi yang saya terima di tangan Rp 400.000 aja," ungkapnya.

Ade menambahkan semua sopir angkot mengalami pemotongan yang sama, sehingga banyak dari mereka yang mengeluh.

"Makanya, temen-temen sopir pada komplain. Kok kayak gini, jadi tersiksa. Waktunya rame kok malah dicegat (diliburkan), padahal duitnya aja dipotong," imbuhnya.

Awalnya, Ade mendukung kebijakan Dedi Mulyadi yang meliburkan angkot untuk mencegah kemacetan.

Namun, kini ia merasa kebijakan tersebut justru merugikan sopir angkot, meskipun ada uang kompensasi.

"Momen libur Lebaran adalah ladang rezeki bagi para sopir angkot. Uang yang dihasilkan selama libur Lebaran bisa menghidupi keluarga," jelasnya.

"Kita mau diliburkan, tapi uang (kompensasi) harusnya tetep utuh, jangan dipotong-potong. Udah mah dicegat enggak boleh narik, duit bantuannya dipotong pula, kita nggak ikhlaslah. Berapa unit totalnya, bisa sampai puluhan juta itu kalau dikumpulin," tambah Ade.

Sebagai bentuk protes, Ade mengaku akan tetap beroperasi sesuai rute bersama rekan-rekannya.

"Kita tetep narik lah, bodo amat mau melanggar. Duit bantuannya aja dipotong per-orang," pungkasnya.

Cerita lain disampaikan Wen (56) yang mengungkapkan kronologi pemotongan uang kompensasi dari Dedi Mulyadi tersebut.

Menurut Wen, para sopir datang ke lokasi, (27/3/25) tanpa adanya pemberitahuan bahwa angkot akan diliburkan selama masa libur Lebaran 2025.

"Tadinya kan nggak ada bilang diliburkan, cuma suruh fotokopi STNK trayek, terus bakal ada bantuan katanya. Nggak bilang diliburkan, nggak. Nah, bilangnya sesudah dapat uang (kompensasi) itu," kata Wen saat ditemui di Kabupaten Bogor, (4/4/25) disitat dari Kompas.com.

Warga Cisarua ini menyebut para sopir menerima uang kompensasi dalam bentuk amplop dan paket sembako.

Amplop tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 1 juta. Namun, belakangan para sopir diminta menyetorkan Rp 200.000 dari uang tersebut dengan alasan sebagai iuran sukarela untuk pengurus, seperti Organda dan Dishub.

"Amplopnya dikasih di Pemda," ujar Wen.

Wen mengaku hanya menerima Rp 800.000 dari total uang kompensasi.

"Itu katanya dipotong buat pengurus-pengurus, dimintain Rp 200.000, itu alasannya. Ya akhirnya ada yang tetap narik, duit bantuannya aja dipotong per orang," pungkasnya.

Sebagai bentuk protes, sebagian sopir akhirnya memilih tetap beroperasi secara diam-diam di jalur Puncak Bogor sesuai rute harian mereka.

Dikonfirmasi, Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Bogor membantah telah melakukan pemotongan uang kompensasi.

Dalih Dishub kabupaten Bogor, bukan dilakukan oleh petugas Dishub, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

Kabid Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menyebut tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.

Menurutnya, para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000," kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, (4/4/25) menukil Kompas.com.

Ia menjelaskan simpang siur informasi di media sosial yang menyebut adanya pemotongan oleh Dishub atau Organda tidak benar.

Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena miskomunikasi antar pihak.

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi," ujarnya.

Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

"Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp 200.000, Rp 100.000, dan Rp 50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir," tutur Dadang.

"Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir," ujar Dadang.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi meliburkan operasional angkot di jalur wisata Puncak Bogor selama libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yang berlangsung satu pekan penuh.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di sepanjang jalur Puncak Bogor.

"Dengan kebijakan ini, diharapkan jalur Puncak lebih lancar dan nyaman bagi pemudik, dari mulai jalan Raya Ciawi hingga ke Puncak," kata Dedi saat berkunjung ke Polres Bogor, (27/3/25).

Sebagai dukungan, sopir angkot yang diliburkan dijanjikan mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 1,5 juta dalam bentuk uang tunai Rp 1 juta dan Rp 500 ribu berwujud sembako.

Dedi meminta, para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub Organda dan KKSU.

"Untuk sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti," ujarnya dalam rekaman yang video yang diterima Kompas.com, (4/4/25).

Dedi juga akan membawa kasus pemotongan uang yang dilakukan oleh oknum petugas Organda dan KKSU ini ke ranah hukum.