/photo/2020/04/30/834104343.jpg)
"Enggak masalah sih mas (uji tipe), tapi ada syaratnya. Kemenhub harus mengupayakan intregasi ke bengkel-bengkel modifikasi yang ada. Istilahnya ada upaya kerjasama antara pemerintah dengan para builder dan pemilik bengkel modifikasi. Jadi misalkan kita habis bikin motor nih, tanpa perlu kita yang repot-repot mengurus, jadi kita pengen ada pihak perwakilan Kemenhub yang datang ke kita lalu menguji motor buatan kita sebelum dikasih ke tangan customer," ujar Riki.
"Oh iya sama biaya uji regulasinya bisa lebih masuk akal saja sih hehe, ya lebih nalar saja. Kalaupun biayanya sudah masuk akal, customer juga bakal mengerti kok," lanjutnya.
Nah dari kacamata sang pemilik motor, Nanda yang memodifikasi Yamaha Aerox miliknya juga turut memberikan opini.
/photo/2020/06/07/1785325566.jpeg)
"Menurut saya kenapa ada peraturan seperti ini, karena sebagian orang memodifikasi motornya sebenarnya tidak layak untuk keseharian, tapi dipakai buat sehari-hari. Memodifikasi menurut saya, pasti ada tujuannya dan diperuntukannya buat apa, jadi enggak bisa disamaratakan seperti ini. Dibilang setuju atau tidak, ya intinya harus dilihat dulu tujuan modifikasinya untuk apa," ujar Nanda.
/photo/2020/02/20/584273822.jpg)
"Tapi kalau regulasi itu untuk modifikasi yang dipakai harian, ya boleh-boleh saja. Tapi biayanya juga enggak segitu juga kali mas haha. Kayanya mahal banget sih menurut saya," lanjut Nanda.
Beberapa catatan terkait uji tipe motor modifikasi pada dasarnya perlu diimbangi juga dengan kemampuan pemerintah dalam hal ini Kemenhub menyediakan fasilitas uji tipe yang lebih luas.
Pasalnya saat ini Kemenhub hanya memiliki 1 fasilitas uji tipe yang proper atas: a. pengujian fisik; dan b. penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
Lokasinya pun berada di pinggiran Jabodetabek yakni di Jalan Raya Setu Cibuntu Cibitung, Jawa Barat. Hal ini jelas tidak sebanding dengan populasi motor dan mobil modifikasi di Indonesia yang kian menjamur.
| Editor | : | Ivan Casagrande Momot |
KOMENTAR