GridOto.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membebaskan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan listrik.
Kebijakan insentif pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis Baterai untuk transportasi jalan.
Menanggapi hal itu, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM), Ahmad Muhibbuddin mengatakan, bahwa kebijakan tersebut dapat memicu berkembangnya kendaraan listrik di Ibu Kota Negara Indonesia tersebut.
(Baca Juga: Hore! Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Pajak BBN-KB Kendaraan Bermotor Listrik Hingga Tahun 2024)
"Kami melihat keputusan Pemprov DKI ini bisa menjadi salah satu insentif bagi berkembangnya motor listrik, setidaknya dari sisi harga," katanya kepada GridOto.com, Jumat (24/1/2020).
Namun, menurutnya, selain itu masih ada banyak tantangan yang harus diselesaikan.
"Seperti sisi teknologi, masih perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan berkendara masyarakat," terangnya.
Muhib melanjutkan, kebiasaan masyarakat di Indonesia adalah mengandalkan motor untuk kemampuan jarak tempuh yang jauh dengan kecepatan yang memadai.
(Baca Juga: Pakai Model Sewa, Begini Cara Penggunaan Baterai Motor Listrik ECGO 2)
Kemampuan tersebut, dijelaskannya masih dimiliki oleh kendaraan berbasis combustion engine, sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian ke kendaraan listrik.
"Tantangan lainnya adalah pasokan baterai dan manajemen pengelolaan limbahnya, selain itu masalah sarana penunjang juga sangat penting, mulai ketersediaan charging station hingga hal lain terkait after sales services," ujar Muhib.
Ia menambahkan, hal ini perlu dukungan banyak pihak, sehingga secara bertahap motor listrik bisa menjadi alternatif kendaraan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.
| Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR