GridOto.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang nampaknya kewalahan hadapi kenaikan harga Pertamax.
Kini Kepala Dinas-nya diminta pakai mobil pribadi untuk perjalanan dinas dalam kota.
Hal ini disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati sebagai langkah penghematan menyusul kenaikan harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95.
"Yang jelas kepala OPD akan banyak berkorban menggunakan kendaraan pribadi untuk keliling dalam kota," kata Indah di Lumajang, (10/6/26) mengutip Kompas.com.
Menurut Indah, penggunaan mobil pribadi tersebut tidak akan dibiayai pemerintah daerah.
Kebijakan itu diberlakukan setelah harga Pertamax 92 naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter.
Sementara harga Pertamina Dex masih berada di angka Rp 24.800 per liter.
Untuk perjalanan dinas luar kota, seperti menghadiri rapat di kementerian maupun pemerintah provinsi, Indah meminta kepala OPD lebih selektif dalam menentukan agenda yang harus dihadiri.
"Sepanjang itu sangat penting harus dihadiri," ujarnya.
Ia mengatakan, Pemkab Lumajang saat ini telah melakukan penghematan besar-besaran setelah pemerintah pusat memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen dari alokasi awal.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Pemkot Malang Mulai Hitung-hitungan Ganti Mobil Dinas Listrik
Menurut dia, kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas, terutama untuk kebutuhan operasional yang berkaitan dengan penggunaan BBM.
Indah menuturkan, upaya efisiensi sebenarnya sudah dilakukan sebelum kenaikan harga BBM non-subsidi.
Namun, kenaikan harga Pertamax 92 menambah tekanan terhadap anggaran perjalanan dinas yang sudah terbatas.
"Selama ini juga sudah berhemat, cuman akhirnya banyak kegiatan yang berkurang. Anggaran perjalanan dinas kami sudah mepet, tetapi dengan naiknya Pertamax yang 92 ini, cukup membuat kami agak kesulitan," jelasnya.
Meski demikian, Indah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak akan terganggu oleh kebijakan penghematan tersebut.
Dalam waktu dekat, Pemkab Lumajang berencana berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas.
"Kami akan lakukan konsultasi ke Mendagri untuk masalah ini tapi insyaallah pemerintahan tetap berjalan dengan baik, pelayanan berjalan dengan baik," tandas Indah.