Wahyudi menegaskan, tujuh truk tangki yang disita aparat dalam kasus tersebut bukan merupakan mitra resmi Pertamina maupun BPH Migas.
"Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ dikasih label barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada," ungkapnya.
Menurutnya, seluruh transportir resmi memiliki identitas perusahaan yang jelas serta dilengkapi surat jalan resmi dari Pertamina yang dapat ditelusuri mulai dari asal pengiriman, SPBU tujuan, hingga lokasi distribusi BBM.
Meski begitu, BPH Migas mengakui adanya celah yang dimanfaatkan jaringan tertentu untuk mengumpulkan BBM subsidi dari sejumlah SPBU sebelum ditampung di kendaraan tangki.
Karena itu, pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM subsidi.
Baca Juga: Jangan Panik, Begini Cara Daftar Ulang Barcode BBM Subsidi Dihapus Pertamina
Wahyudi mengungkapkan, alokasi solar subsidi untuk Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 0,79 juta kiloliter per tahun dengan nilai sekitar Rp 15 triliun.
Sementara itu, alokasi Pertalite subsidi mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter dengan nilai hampir Rp 9 triliun.
Secara keseluruhan, nilai subsidi BBM di wilayah tersebut mencapai lebih dari Rp 20 triliun per tahun.
Dari hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM subsidi, Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan 229.123 liter solar subsidi dan 3.031 liter Pertalite dengan total 45 tersangka.
"Dari temuan tadi, khusus untuk minyak solar saja, kalau kita hitung angkanya cukup signifikan Rp361 miliar, itu baru solar saja. Dengan kondisi ini, kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan jika menemukan penyalahgunaan di Help Desk BPH Migas melalui Dumas nomor 0812300136. Kami bekerja 24 jam," kata Wahyudi.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi.
"Kami komitmen menyalurkan BBM maupun LPG subsidi sesuai ketentuan, dan sesuai arahan BPH Migas menjalankan program digitalisasi subsidi tepat di seluruh SPBU wilayah Sulsel. Kami juga melakukan monitoring bersama bersinergi dengan Polda Sulsel serta Pemda dan OPD dinas terkait," ujar Deny.