GridOto.com - Belum lama ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Simpang Empat.
Ini dilakukan setelah ada keluhan warga terkait melubernya kendaraan diesel yang sedang antre.
Selain itu ada informasi juga kalau di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan solar subsidi Rp 6 ribu di SPBU, BBM tersebut justru disebut muncul di kios pengecer dengan harga mencapai Rp 15 ribu per liter.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pasaman Barat, Agusli, mengatakan kuota Bio Solar untuk SPBU Simpang Empat sebenarnya tidak mengalami pengurangan.
“Kuota tetap 16 ton per hari. Tidak ada pengurangan alokasi dari Pertamina,” kata Agusli, Senin (18/5/2026).
Menurut Agusli, lonjakan permintaan terjadi karena selisih harga yang sangat jauh antara Bio Solar subsidi dan Dexlite non-subsidi.
Harga Dexlite saat ini mencapai Rp 27.150 per liter sehingga banyak kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi beralih membeli solar subsidi.
“Banyak kendaraan yang seharusnya menggunakan Dexlite beralih ke Bio Solar,” ujarnya melansir Kompas.com.
Baca Juga: Polda NTT Ngamuk, Obrak-abrik Bisnis Mafia Solar Subsidi Dua Anggota Polisi Pangkat Iptu dan Aipda
Selain faktor permintaan, renovasi bangunan SPBU Simpang Empat juga disebut memperparah antrean karena area antre kendaraan di dalam SPBU berkurang.
Di tengah kelangkaan di SPBU, Bio Solar justru disebut tersedia di kios pengecer dengan harga Rp 12.000 hingga Rp 15.000 per liter.
Temuan itu menjadi perhatian pemerintah daerah karena distribusi BBM subsidi dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Pihak manajemen SPBU Simpang Empat menegaskan penyaluran Bio Solar telah dilakukan sesuai aturan dengan sistem barcode kendaraan.
Satu barcode hanya dapat digunakan satu kali dalam sehari. Untuk mengantisipasi kemacetan dan praktik percaloan, pihak SPBU juga berkoordinasi dengan kepolisian setempat.
Agusli mengatakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan menindaklanjuti persoalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pertamina Patra Niaga.
“Kami akan mengusulkan solusi berupa penambahan kuota sementara dan penguatan pengawasan distribusi agar BBM subsidi tepat sasaran,” katanya.