“Rata-rata mereka tidak memiliki kewenangan melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah,” ujar AKBP Erika, Rabu (22/4/2026).
Ia menambahkan, para pengatur lalu lintas liar kemudian dilakukan penindakan sidang tindak pidana ringan atau Tipiring di pengadilan negeri setempat.
“Kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak menormalisasi keberadaan Pak Ogah ini,” imbuhnya melansir TribunJatim.
Menurutnya, banyak contoh dan kejadian yang dialami masyarakat, khususnya saat berkendara di jalan, justru mengalami kesulitan saat akan berbelok atau putar balik.
“Selain tidak efektif dan keberadaannya melanggar aturan atau Perda, bahkan sering kali mempersulit pengendara,” tandasnya.