GridOto.com - Salah satu syarat bayar pajak kendaraan tahunan, yakni melampirkan KTP.
Sehingga, pembayaran PKB tanpa melampirkan KTP sesuai dengan STNK diklaim membuat dokumen tidak sah secara hukum.
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng, AKBP Prianggo Malau mengatakan pembayaran PKB dan SWDKLL pada dasarnya adalah proses pengesahan STNK sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Regident Ranmor sesuai pasal 61 ayat 2.
"Dalam prosesnya, pemohon wajib melampirkan, formulir permohonan, STNK, TBPKP, KTP asli sesuai data STNK, dan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP pemberi kuasa apabila dikuasakan," ucap Prianggo, (11/4/26) menukil Kompas.com.
Proses atau tahapan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor telah diatur Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident ranmor) pada pasal 63 ayat 2.
"Pada pasal tersebut diatur terkait, pendaftaran, penetapan, pembayaran, pencetakan dan pengesahan, penyerahan dan pengarsipan," ucap Prianggo.
Pada tahap pendaftaran, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen serta input data identitas pemilik dan ranmor ke dalam Sistem Informasi Regident (sistem ERI). Hal ini diatur pada pasal 64 ayat 1 sampai 3.
Baca Juga: Cara Resmi Perpanjang STNK Mobil Bekas Tanpa KTP Pemilik Lama, Siapkan Kuitansi Jual Beli
"Apabila persyaratan tidak lengkap atau tidak sah, permohonan wajib dikembalikan, ini diatur pada pasal 64 ayat 4," ucap Prianggo.
Dengan demikian, apabila proses tidak melalui prosedur dan verifikasi sesuai ketentuan.
Misalnya menggunakan identitas yang tidak sah, melalui pihak lain tanpa kelengkapan yang sah, maka secara hukum berpotensi bermasalah.
Sehingga, menurut Prianggo, permohonan bakal dikembalikan, atau tidak bisa disahkan, karena STNK dinyatakan sah apabila diterbitkan melalui mekanisme yang telah ditentukan, memenuhi persyaratan, dan terverifikasi dalam sistem Regident Ranmor.