GridOto.com - PT Jasa Marga (Persero) busung dada.
Sebut sanggup perbaiki gerbang tol rusak imbas kerusuhan demo 29 Agustus 2025, tanpa bantuan pemerintah.
Rivan menegaskan, kondisi darurat seperti yang mereka alami saat ini sudah diantisipasi oleh perusahaan.
"Secara korporasi sebenarnya setiap korporasi pasti ada planning. Saya kira semua korporasi punya tinjauan untuk di-handle dan dilaksanakan oleh perusahaan sendiri. Dan kami meyakini ini bisa dilakukan," kata Rivan di GT Pejompongan, Jakarta Pusat, (2/9/25) disitat dari Kompas.com.
Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan pelayanan pengguna jalan tol bisa kembali berjalan normal.
"Kami meyakini ini bisa dilakukan. Kalau enggak cepat dilakukan recovery pasti justru berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan," ungkapnya.
GT Jasa Marga yang rusak tersebar di tujuh lokasi. Ketujuh GT tersebut, antara lain GT Senayan, GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1.
Baca Juga: Kondisi Gerbang Tol Penjompongan Memprihatinkan, Sementara Waktu Ditutup Total
Adapun perbaikan tujuh GT tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 80 miliar.
"Dalam proses beberapa hari ini, semoga tanggal 7 (September 2025), seluruh GT dengan GTO (Gerbang Tol Otomatis)-nya sudah berfungi," jelas Rivan.
Rivan menjelaskan dari tujuh GT tersebut, terdapat 22 GTO yang rusak. 17 di antaranya ditargetkan bisa kembali berfungsi pada tanggal 7 September 2025, sementara 5 sisanya pada 10 September 2025.
Hal serupa juga diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Dody mengatakan, sudah menawarkan bantuan kepada raja jalan tol Indonesia itu untuk perbaikan GT.
"Saya sudah tawarkan bantuan saya sampai tiga kali tadi, beliau mengatakan, enggak kami sanggup, sehingga nanti mungkin ngobrol masalah teknisnya," kata Dody.
Dody menegaskan Kementerian PU menyiapkan anggaran untuk kondisi tanggap darurat ini sebesar Rp 900 miliar.
Baca Juga: Sementara E-Toll Gak Berguna, Transaksi di Gerbang Tol Senayan Balik Pakai Cara Manual
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut akan digunakan untuk memperbaiki gedung DPRD di 19 provinsi yang rusak ringan hingga berat, halte Transjakarta, dan fasilitas umum lainnya.
Ia memberikan contoh gedung DPRD yang mengalami kerusakan berat, yaitu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga membutuhkan waktu perbaikan hingga 6 bulan.
"Kalau sedang mungkin 3-4 bulan, kalau ringan cepat, kita targetkan kurang dari seminggu harus sudah selesai, kayak cuma kaca rusak atau dicat, maksimum 7 hari," ungkapnya.