“Yang jelas tunggakan kita Rp 4 miliar ke orang rental, itu seluruhnya ada 72 unit. Makanya terancam ditarik karena jatuh tempo sudah lama sekali,” ungkapnya.
Sebelum konferensi pers, Afni mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan menginstruksikan agar semua mobil dinas dikumpulkan di halaman kantor bupati untuk dilakukan pengecekan fisik dan pendataan ulang. Namun, hasilnya jauh dari harapan.
“Saya heran juga, seperti di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tadi laporannya ada 21 unit tapi yang dihadirkan cuma 7 unit. Alasan mereka mobil dinas lain sedang beroperasi. Tapi saya tetap tekankan, hadirkan seluruhnya untuk didata ulang aset ini,” katanya dengan nada geram.
Dari laporan yang diterima, Pemkab Siak tercatat memiliki 541 unit mobil dinas.
Sebanyak 72 di antaranya merupakan rental, termasuk mobil dinas bupati dan wakil bupati.
“Segitu banyak mobil operasional tapi tak nampak fisiknya. Ada saya dengar banyak pejabat yang kuasai 3-4 mobil dinas, sementara bupati cuma satu dan itu pun sewaan, ribut pula di medsos,” keluh Afni.
Tidak hanya itu, Afni juga membongkar bahwa ada oknum di masing-masing dinas yang mempermainkan biaya pemeliharaan mobil dinas, termasuk memainkan BBM.
“Ini ke depan tidak boleh lagi, mohon bantu saya teman-teman, demi perbaikan Siak kita,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, ia meminta seluruh OPD segera melakukan pendataan ulang kendaraan dinas yang berada di bawah kewenangannya. Afni menegaskan tak boleh lagi ada pejabat yang menguasai lebih dari satu mobil dinas. Mobil yang tidak dimanfaatkan optimal akan segera dialihkan ke unit kerja yang lebih membutuhkan.
Baca Juga: Terkuak Mobil Dinas Polisi di Indonesia Bebas Pajak, Alasannya Cukup Bikin Paham
“Kita minta itu segera dikumpulkan. Kita juga ingin lihat mana kondisinya yang sudah tidak layak. Dari laporan yang ada, sekitar 100 unit mobil itu kondisinya sudah harus dilelang,” pungkasnya.
Afni berkomitmen menata ulang tata kelola aset Pemkab Siak, terutama kendaraan dinas yang selama ini dianggap sebagai salah satu sumber pemborosan anggaran dan ketidaktertiban administrasi.