Selain dari Kilang Pertamina Internasional di 7 lokasi tadi, pengadaan BBM juga ada yang impor dari Singapura.
Kilang ini bertugas memproses minyak mentah menjadi bahan bakar, untuk kemudian disalurkan ke depo yang dinaungi oleh PT Pertamina Patra Niaga.
Produk BBM yang dikirim ke depo, merupakan barang jadi yang artinya sudah sesuai spesifikasi.
"Keluar dari kilang Pertamina itu speknya harus sesuai, kalau Pertalite ya harus RON 90, kalau Pertamax harus RON 92 dan seterusnya," paparnya.
"Keluar dari kilang ini ada sertifikasinya dan harus memenuhi spek dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kalau enggak memenuhi spek BPH Migas, secara prosedur Pertamina Patra Niaga enggak mau beli," sambung Yus.
Barulah di Depo ini bahan bakar disimpan dan dilakukan treatment.
"Misalnya pemberian pewarna, hingga pencampuran aditif yang berfungsi mencegah menumpuknya deposit di ruang bakar mesin," imbuhnya.
Sehingga yang namanya proses campur-mencampur lumrah terjadi di depo Pertamina Patra Niaga.
Dalam hal ini, ia menjelaskan sekali lagi bahwa spesifikasi BBM diawasi oleh BPH Migas sebagai badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan.
"Ya, jadi kalau masyarakat saya kira tidak dirugikan karena benar speknya, kalau tidak benar tidak bisa keluar, tidak bisa dijual. Kan ada BPH Migas juga yang mengawasi," tuturnya.
"Jadi buat pemahaman, sebetulnya membuat bahan bakar itu ya pasti campur-mencampur, tidak terus keluar dari kilang langsung jadi bahan bakar tinggal dijual, gak begitu. Di kilang pun campur-mencampur, blending juga," terang Yus.
Ia menambahkan, yang perlu disikapi dalam kasus korupsi ini adalah bukan soal oplosannya.
"Mungkin saja transaksinya di Singapura sana, pemenang tendernya, pengangkutannya, itu yang bikin kerugian negara, bukan karena dioplosnya itu," pungkasnya.