GridOto.com - Viral belum lama ini ucapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang berencana menghapus barcode di SPBU.
Terkait hal ini, Pertamina dan Pemerintah pusat angkat bicara.
Dikatakan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, ketentuan mengenai pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Regulasi ini sedang dalam proses revisi untuk mengatur ulang ketentuan pembelian BBM bersubsidi.
Meski begitu, Yuliot belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangan revisi tersebut.
"Ini lagi disiapkan," ujarnya, Jumat (14/2/2025).
Sementara itu, Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Susanto August Satria, menyatakan bahwa Pertamina menghormati pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
"Paralel kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat," kata Susanto dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (15/2/2025).
Baca Juga: Pemotor Serbu SPBU di Aceh Demi BBM Rp 30 Ribu, Tapi Mobil Tak Dibatasi
Ia menjelaskan, pembelian BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite dengan sistem barcode merupakan mekanisme pencatatan elektronik yang bertujuan agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa saja pengguna BBM bersubsidi.
Saat ini, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran untuk BBM Biosolar di Aceh mencapai 71.775 unit, sedangkan untuk BBM Pertalite sebanyak 150.413 unit.
"Pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia," ujarnya dikutip BangkaPos.
Menurutnya, tujuan utama program ini adalah memastikan BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan dan kuota yang ditetapkan, serta meminimalkan potensi penyelewengan.
"Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar, dan tidak ditemukan kendala."
"Bahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyampaikan akan menghapus barcode di SBPU.
Hal itu disampaikan Muzakir Manaf saat pelantikannya di gedung utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu (12/2/2025).
Baca Juga: Beli Pertalite Wajib QR Code Jalan Terus, Pendaftar Sudah Tembus Segini
Alasan Muzakir menghapus barcode di SPBU adalah untuk mensejahterakan rakyat.
Menurut Muzakir Manaf, penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi menyusahkan rakyat.
Ia kerap menerima laporan warga Aceh ingin bakar SPBU gara-gara kebijakan ini.
"Dengan sumpah (jabatan) kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat."
"PR (pekerjaan rumah) hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada istilah lagi barcode mohon digaris bawahi untuk semua," ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube Serambinews, Sabtu (15/2/2025).
"Satu masalah di Aceh kadang-kadang orang mau bakar SPBU," tegasnya.
Berdasarkan penilaiannya itu, Muzakir Manaf mantap akan menghapus penggunaan barcode di SPBU.
"Tidak ada makna sekalipun menggunakan barcode atau stiker. Maka saya ambil kesimpulan menghapuskan semua barcode di SPBU, khususnya Aceh," tandas dia.