GridOto.com - Umur Biskita Trans Pakuan nampaknya tak akan panjang lagi.
Ini setelah Pemerintah Kota Bogor mengaku tak sanggup bila harus mengelolanya tanpa subsidi dari Pemerintah Pusat.
Seperti diketahui, APBD Kota Bogor hanya menyanggupi Rp 10 miliar untuk pengelolaan Biskita Bogor.
Sedang menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra, operasional Biskita Bogor per tahun membutuhkan anggaran Rp 54 miliar.
Kini Kementerian Perhubungan telah mengetok menyetop kucuran dana subsidi untuk Biskita Bogor.
Dengan anggaran Rp 4 miliar, Marse memprediksi operasional Biskita Bogor hanya mampu bertahan selama 4 bulan.
"Mengoperasionalkan selama setahun, ya tidak cukup juga. Karena kebutuhan untuk 4 koridor saja itu kurang lebih sekitar Rp 54 miliaran per tahun. Hanya untuk 4 bulan mungkin. Setelah 4 bulan tidak tahu nasibnya juga," kata Marse.
Baca Juga: Subsidi Biskita Transpakuan Selesai, 2 Koridor Akan Dihapus Tahun 2025
Selain itu anggaran tersebut juga hanya cukup untuk operasional dua koridor saja.
"Rencananya di koridor 1, dan 2 saja," kata Marse Hendra Saputra..
Sementara itu, untuk diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memutuskan tidak akan memberikan subsidi ke Pemkot Bogor terkait pengelolaan layanan buy the service (BTS) Biskita Transpakuan.
Pemkot Bogor dipastikan harus mengelola sendiri Biskita Transpkakuan mulai tahun 2025.
Plt. Kepala BPTJ, Suharto mengatakan, proses hand over atau pemindahan pengelolaan kepada Pemkot ini sebetulnya sudah direncanakan akan dilakukan pada tahun 2023 lalu.
Namun, saat itu, Pemkot Bogor belum menyanggupinya.
"Tapi karena waktu itu Pemkot Bogor belum siap dan waktu yang tidak memungkinkan untuk proses pengalihan akhirnya kami kembali memperpanjang hingga Tahun 2024,” kata Suharto disitat dari TribunnewsBogor, Selasa (14/1/2025).
Baca Juga: BPTJ Mulai Uji Coba Biskita di Depok, Ini Rutenya
Suharto melanjutkan, pada tahun 2024 lalu Pemkot menyanggupi untuk mengelola Biskita sendiri.
Pemkot menyanggupi akan mengelola pada tahun 2025 dengan mengalokasikan sebesar 10 Miliar.
Proses pengalihan ini juga sudah tertuang dalam surat kesanggupan pelimpahan subsidi angkutan umum dengan skema BTS di Kota Bogor Tahun 2025 dari Dinas Perhubungan Kota Bogor kepada BPTJ tanggal 25 Juni 2024 lalu.
“Artinya pengalihan ini memang tidak dilakukan sepihak dan tidak mendadak namun ada proses yang dilakukan cukup panjang", jelasnya.