Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, Dony Ahmad Munir sudah mengambil beberapa tindakan.
Salah satunya adalah membentuk dan mengakselerasi kinerja Satgas B yang bertugas melakukan pendataan bangunan dan menyiapkan basecamp untuk koordinasi dan konsolidasi kinerja.
"Untuk langkah selanjutnya adalah Mobilisasi Camat dan Kepala Desa yang masuk area pembebasan lahan untuk memberikan fasilitasi dan pengawalan di lapangan," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga mengefektifkan koordinasi Forkopimda dan Forkopimcam untuk mengintensifkan pengamanan di lapangan dalam proses pembebasan lahan.
Namun dalam pelaksanaanya, ia menjelaskan ada kendala pada data hasil pendataan Satgas B yang belum valid dan sinkron.
"Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi antara Satgas A, Satgas B, Kementerian PUPR serta Kemenko Maritim juga menjadi kendala," lanjutnya.
Untuk mengatasinya, ia pun melakukan konsolidasi Camat dan Kepala Desa agar membantu dan mengawasi akselerasi penyelesaian permasalahan di lapangan.
Kedepannya juga akan didirikan Posko Bersama di Kantor BPN Sumedang untuk mengakselerasi proses sinkronisasi dan perbaikan data.
"Kemudian kami akan menambah jumlah personel yang terlibat dengan meminta bantuan teknis dari Kementerian PUPR dan Kemenko Maritim, serta dari Kanwil BPN Jabar," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Jalan Tol Cisumdawu Beroperasi Tahun Ini, Bupati Sumedang Bentuk Tim Akselerasi