Sebab, hasil pengelolaan akan tetap masuk ke kas pemerintah. Ia merujuk pengelolaan transportasi di daerah Jakarta yang membentuk unit usaha berbentuk Badan Layanan Umum (BLU). Di BLU itu, pemerintah
"Cara itu agar pengusaha tidak memikirkan rugi atau pusing atas cicilan kredit mobil. Dan juga tak akan memacu pengemudinya untuk mengejar setoran lagi," tambahnya.
Mulawarman mengingatkan bahwa transportasi tidak bisa hanya dilihat dari sisi bisnis pada pemilik mobil dan sopir, tetapi juga tanggung jawab pemerintah untuk memberi pelayanan transportasi yang sehat dan aman bagi masyarakat.
Ia mengatakan, selama ini Organda Kepri hanya dapat melakukan pembinaan ke setiap badan usaha yang melayani angkutan dalam trayek dalam provinsi.
(Baca Juga: Perbaiki Tata Kelola Parkir, Dishub Gresik Bakal Sebar Gate Elektronik dan Gaji Juru Parkir)
Karena itu, ia juga menyarankan agar Organda Kota Batam membahas hal ini sehingga dapat dicarikan solusi terbaik dengan pemerintah.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam mengaku telah menyediakan moda transportasi masal untuk masyarakat. Salah satu bentuknya adalah penyediaan bus Trans Batam.
Namun, terbatasnya jumlah kendaraan dan ketidakefektifan interval waktu dari satu halte ke halte lain membuat bus TransBatam sepi peminat.
"Kami sudah mengajukan ke pusat. Trans Batam akan ditambah kuotanya sebanyak 60 unit tahun ini, dan trayek kemungkinan juga," ungkap Kabid Lalu Lintas Dishub Batam, Edward.
Saat ini, jumlah bus TransBatam sebanyak 72 unit.
"Kalau sudah datang 60 armada itu, semoga permasalahan interval waktu akan terselesaikan dan Trans Batam ramai peminat," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di tribunbatam.id dengan judul ATASI Karut Marut Angkutan Umum di Batam, Ini 2 Opsi yang Ditawarkan Organda