GridOto.com - Berikan masukan tentang kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) langsung kirimkan surat ke pemerintah pusat.
Masukan dari KNKT ini dituangkan di dalam surat bernomor IK.301/1/25 KNKT 2020.
Surat tersebut berisi dorongan ke Presiden agar segera mengesahkan aturan batasan ODOL.
Dilansir dari TribunJateng.com, dorongan KNKT ini diluncurkan karena ketidakjelasan batasan ODOL yang dirasa mengganggu bisnis logistik.
(Baca Juga: Jangan Tunda Lagi Kebijakan Bebas ODOL 2021, Negara Sudah Rugi Rp 43 Triliun)
Dorongan dari KNKT juga didukung oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah (Jateng).
Menurut Ketua Aptrindo Jateng, Chandra Budiwan, imbas ketidakjelasan aturan membuat semua sektor terganggu.
"Karena pengiriman logistik tidak bisa lepas dari dunia bisnis, apalagi ekspor impor," jelasnya, Kamis (13/02/2020).
Dilanjutkannya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tahun 2021 Indonesia zero ODOL.
"Namun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan surat bantahan dan mengundur zero ODOL, ditambah adanya pengecualian terhadap penindakan sejumlah muatan," katanya.
(Baca Juga: Terlalu Banyak Bikin Kerugian, Kendaraan ODOL Dilarang Melintas di Tol Terpeka)
Kebijakan pengecualian penindakan yang awalnya hanya untuk sembako, kini muatan bata ringan, kaca, baja juga beri pengecualian.
"Kan semakin ruwet aturan tersebut, akibatnya penindakan tidak karuan dan menjadi celah nego jalanan saat ada penindakan," paparnya.
Menurutnya aturan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) 10 ton juga harus direvisi mengikuti perkembangan zaman.
"Peraturan seharusnya menyesuaikan teknologi dan era zaman, karena aturan JBI dari dulu hingga sekarang tidak berubah sama sekali," kata Chandra.
(Baca Juga: Kendaraan ODOL Siap-siap Kena Razia di Tol Wilayah Jatim, Digelar Setiap Hari dan Lokasinya Acak!)
Bisnis logistik, diterangkannya sangat mendukung program percepatan perekonomian Jateng.
"Karena tidak jelas batasannya sejumlah lini yang jadi pemicu pertumbuhan ekonomi ikut terganggu. Misalnya UMKM, jika cost transportasi tinggi karena terkena penindakan otomatis produk UMKM juga tinggi dan sulit bersaing dengan produk luar," imbuhnya.
Chandra berharap Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, PUPR dan Kepolisian duduk bersama untuk membahas ODOL.
(Baca Juga: Waduh! Ini Bahayanya Truk ODOL, Dari Perbesar Blind Spot Sampai Rem Blong)
"Setelah duduk bersama, baru merumuskan aturan baru, jangan membuat bisnis logistik kacau dengan tumpang tindih aturan," paparnya.
"Kondisi traffic logistik di Jateng saja anjlok karena imbas wabah virus Corona, bahkan kami pesimis tahun ini prediksi peningkatan 10 persen tercapai ditambah semakin rumitnya aturan di jalan," tambahnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Truk ODOL Masih Jadi Polemik Bisnis Pengiriman Logistik, Kemenhub dan Kemenperin Belum Selaras