Fakta Kemacetan Bikin Rugi Rp 65,7 Triliun, Apakah Jalan Berbayar Jadi Solusi? Ini Kata BPTJ

M. Adam Samudra - Kamis, 21 November 2019 | 10:01 WIB

Ilustrasi kemacetan yang terjadi di Jalur Nagreg saat arus balik Lebaran. (M. Adam Samudra - )

GridOto.com - Kemacetan yang kerap terjadi di jalanan DKI Jakarta dan daerah-daerah penunjangnya ternyata telah membuat puluhan triliun dana menguap dari Indonesia.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono
mengatakan, itu berdasarkan perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kemacetan di Jabodetabek sudah menimbulkan banyak kerugian dan menurunkan kualitas hidup manusia dan lingkungan, oleh karena itu pemecahan masalah kemacetan butuh partisipasi semua pihak,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Bahkan dari data Bappenas 2017 menyebutkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja sekitar Rp 65,7 triliun rupiah/tahun.

(Baca Juga: Ada Efek Hormonal Jika Sering Terjebak Kemacetan? Ini Kata Psikolog)

Angka tersebut tentu akan berkembang lebih besar untuk lingkup Jabodetabek.

Selain itu polusi udara karena kemacetan lalu-lintas juga menyebabkan kualitas udara di langit Jakarta dan kota-kota di sekitarnya sering memburuk pada level yang membahayakan kesehatan dan menempati rangking atas terburuk di dunia.

Untuk diketahui, jalan berbayar atau dikenal Electronic Road Pricing (ERP) ditargetkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk diberlakukan mulai 2020 mendatang.

Karenanya, masyarakat tidak perlu khawatir mobilitasnya akan terganggu.

(Baca Juga: Jakarta Akan Terapkan Jalan Berbayar, BPTJ : Yang Bikin Macet Makin Mahal Bayarnya)

Pasalnya,  ERP akan dilengkapi dengan kebijakan pendukung lainnya.

Misalnya apabila ketersediaan angkutan umum massal setempat belum memadai pasti akan dilakukan kebijakan pembenahan angkutan umum baik menyangkut jumlah maupun pelayanan. 

Untuk itu, ia menginginkan agar transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bisa segara terintegrasi. 

Hal itu, katanya, untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.