GridOto.com - Ibu Kota baru yang diumumkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pada hari Senin (26/8/2019), mendapat perhatian dari pakar keselamatan.
Dalam pengumuman yang dilakukan di Istana Negara tersebut, Jokowi menyebut Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi Ibu Kota baru.
Tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebagian lainnya di Kutai Kartanegara.
Dengan ditunjuknya wilayah tersebut, pastinya pemerintah akan membangun infrastruktur pendukung, salah satunya infrastruktur jalan.
(Baca Juga: Pemadaman Listrik Oleh PLN, Mengganggu Kelancaran Lalu Lintas Ibu Kota)
Dari sudut pandang keselamatan berkendara, Menurut Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sonny Susmana, pemerintah harus membangun infrastruktur sesuai dengan standar keselamatan dunia.
"Jadi gini, kalau sekarang, kalau diperhatikan jalan di Jawa Barat ke Jogja atau ke daerah lain banyak marka jalan yang gak jelas. Berarti ada ketidaksepahaman antara satu pejabat dengan pejabat lain," ucap Sonny saat dihubungi GridOto.com.
"Karena ini adalah Ibu Kota baru, ada baiknya ini dirancang atau dibuat dengan ukuran internasional. Standar keselamatan Internasional," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menyebut perencanaan infrastruktur jalan harus menyesuaikan rancangan tata kota yang saat ini sudah ada.
(Baca Juga: Jangan Lupa! Ini 3 Jenis Kamera Tilang Elektronik yang Siap Mengintai Pelanggaran Lalu Lintas di Ibu Kota)
"Itu yang menurut saya, karena ini dibuat dari nol, aturan di sana harusnya bisa jadi acuan untuk dicontoh daerah-daerah lain," jelasnya.
"Menurut saya ini akan bertumbuh ya, mulai dari nol kemudian jadi lebih besar sesuai kebutuhannya," tambahnya.
Selain itu Sonny juga menyarankan pemerintah untuk membuat ruas jalan antardaerah bisa saling terintegrasi dengan baik.
Ia juga menyoroti penerangan jalan dan potensi gangguan dari hewan liar.
(Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Akankah Jakarta Bebas Macet? Begini Kata Pengamat)
"Integrasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya harus tersambung dan diberi penerangan yang memadai, jangan kayak tol Cipali sekarang," sebutnya.
"Kemudian pemerintah juga harus mengawasi potensi hewan-hewan liar yang bisa saja melintas. Karena bisa berbahaya bagi pengguna jalan," saran Sonny Susmana.