GridOto.com - Pemerintah DKI Jakarta beberapa waktu lalu putuskan untuk melakukan perluasan wilayah jalan yang menggunakan sistem gajil genap.
Namun menurut salah seorang pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI), Ellen Tangkudung, menilai kebijakan tersebut kurang efektif.
Apalagi jika mereka tidak memasukkan kedaraan bermotor roda dua dalam peraturan tersebut.
Berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 66 tahun 2019, tujuan perluasan wilayah dengan sistem ganjil genap adalah untuk menekan angka pencemaran udara di Ibukota.
(Baca Juga: Ganjil Genap Diperluas, BPTJ Tambah Unit Bus Listrik Demi Tampung Kenaikan Penumpang)
Ellen mengungkapkan seharusnya seluruh kendaraan bermotor yang dapat mengeluarkan gas emisi pun seharusnya terkena dampak dari peraturan tersebut.
"Kalau begitu, baiknya semua kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi diikut sertakan agar lebih efektif manfaatnya," ujar Ellen, dilansir dari Kompas.com.
Ia beranggapan, walaupun memiliki kubikasi mesin yang jauh lebih kecil, namun kendaraan roda dua pun juga harus mentaati kebijakan Gubernur Anies Baswedan tersebut.
Mesin yang lebih kecil bukan dalih jika kuantitas dari kendaraan roda dua yang berada di Jakarta begitu masif.
(Baca Juga: Hadapi Perluasan Ganjil Genap, Toyota Siapkan Publik Transportasi Pengganti Mikrolet, Begini Modelnya)
Maka kendaraan roda dua juga merupakan salah satu penyumbang padatnya udara Jakarta dengan asap kendaraan bermotor.
Selain itu, efek berkelanjutan dari perluasan ganjil genap tidak mengubah pola masyarakat Jakarta yang gemar mengendarai kendaraan pribadi.
Bukannya beralih ke kendaraan umum karena adanya perluasan wilayah ganjil genap, mereka cenderung menambah kendaraan mereka guna melengkapi koleksi kendaraan dengan plat ganjil dan genap.
Walaupun jika jumlah mobil pribadi berkurang, nantinya akan ada pertambahan jumlah kendaraan roda dua yang dikiranya masif karena pengguna mobil yang beralih ke roda dua.
(Baca Juga: Agar Bebas Zona Ganjil Genap, Asosiasi Driver Online Minta Stiker Khusus ke Pemprov DKI)
"Kalau dilihat tren pengguna transportasi umum memang bertambah sejak penerapan ganjil genap, tapi tidak sesignifikan dengan penambahan populasi motor baru yang tiap hari mungkin terus meningkat," ujar Ellen.
Ellen menyarankan, ada hal yang menurutnya lebih cocok diaplikasikan di Ibukota guna menekan angka penggunaan kendaraan pribadi.
Yakni dengan menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Dengan adanya sistem tersebut, tentu jumlah penggunaan kendaraan pribadi di Ibukota akan jauh menurun dan masyarakat beralih ke kendaraan umum.
(Baca Juga: Ganjil Genap Ternyata Merugikan Restoran di Gunung Sahari, Omzet Hingga 40 Persen)
Karena adanya dana tambahan yang harus dirogoh ketika menggunakan kendaraan pribadi di jalanan Ibukota.
Lebih lanjut, hal tersebut bukan membatasi pemilik kendaraan pribadi untuk menggunakan kendaraannya.
Namun mereka harus mengeluarkan dana ekstra, untuk menggunakan kendaraan pribadinya.
Dengan sistem tersebut, masyarakat tentu akan lebih mempertimbangkan penggunaan kendaraan umum, dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jalan Berbayar Diklaim Lebih Efektif daripada Ganjil Genap"