"Terkait pelaksanaan Pergub Nomor 32, Gubernur memberikan keringanan berupa diskon pajak kendaraan. Untuk kendaraan yang menunggak diberikan penghapusan denda 100 persen, sedangkan yang membayar sebelum jatuh tempo juga mendapat potongan. Program ini berlaku sampai 31 Agustus 2026," jelasnya.
Lanjut Anny, pihaknya bersama Pemkab Ngada terus berkolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Hingga saat ini, penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas daerah melalui opsen pajak telah mencapai sekitar Rp 2,5 miliar.
Selain itu, Samsat Ngada juga telah melaksanakan operasi penertiban gabungan selama enam hari.
"Kami berharap Pemerintah Daerah terus membantu kami dengan memberikan penegasan kepada para camat, kepala desa, dan ASN agar masyarakat yang masih menunggak pajak segera melakukan pelunasan," terangnya.
Anny mengungkapkan, target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngada pada 2026 sebesar Rp 29 miliar.
Hingga akhir Juni 2026, realisasi penerimaan baru mencapai lebih dari Rp 4,3 miliar.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di kisaran Rp 3 miliar atau naik sekitar Rp 1 miliar.
Sementara realisasi penerimaan pajak kendaraan hingga Desember 2025 tercatat sekitar Rp 7,5 miliar.
Menurut Anny, penerimaan pajak kendaraan bermotor masih berpotensi terus meningkat apabila kolaborasi melalui satuan tugas yang diketuai Bupati Ngada berjalan efektif dan maksimal.