Proses transisi ini juga harus berjalan seiring dengan penghabisan stok BPKB lama yang masih tersisa.
Wibowo menambahkan, keberadaan BPKB fisik lama tidak bisa langsung dihentikan begitu saja karena masih berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Artinya, stok yang sudah dicetak harus tetap digunakan sebelum beralih sepenuhnya ke format elektronik.
Baca Juga: Keresahan Masyarakat e-BPKB Ga Bisa Jadi Jaminan, Polisi Bongkar Faktanya
Dengan sistem e-BPKB, Korlantas ingin memastikan satu kendaraan hanya memiliki satu identitas kepemilikan yang valid dan mudah diverifikasi.
Nantinya, e-BPKB akan dilengkapi cip dan kode digital yang bisa dipindai melalui aplikasi resmi, sehingga masyarakat, lembaga pembiayaan, hingga aparat penegak hukum dapat langsung mengecek keaslian dokumen.
Bagi konsumen mobil dan motor baru, kebijakan ini berarti proses administrasi yang lebih aman, cepat, dan transparan.
Risiko BPKB palsu atau data ganda bisa ditekan, sementara proses jual beli, asuransi, hingga pembiayaan menjadi lebih terlindungi.