GridOto.com - Biang ketok kemacetan parah yang terulang di kawasan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terungkap.
Ternyata penyebabnya bukan karena kapal. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai persoalan tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan armada kapal, melainkan keterbatasan kapasitas infrastruktur pelabuhan.
Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo mengatakan, kondisi itu menyebabkan waktu tunggu penyeberangan terus membengkak dan berdampak pada masyarakat, pengemudi angkutan barang, pelaku pariwisata, hingga dunia usaha.
"Kemacetan yang terjadi saat ini bukan semata-mata persoalan operasional, tetapi merupakan sinyal bahwa kapasitas infrastruktur penyeberangan nasional harus segera ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan logistik Indonesia," tutur Khoiri, (25/6/26) menukil Kompas.com.
Khoiri menjelaskan, saat ini terdapat 56 kapal yang telah mengantongi izin operasi untuk melayani lintas Ketapang-Gilimanuk.
Namun, keterbatasan jumlah dermaga membuat hanya 28 kapal yang dapat beroperasi setiap hari, sedangkan 28 kapal lainnya hanya menjadi armada cadangan.
Selain jumlah dermaga yang terbatas, kapasitas fasilitas yang ada juga dinilai belum mampu melayani kendaraan logistik bermuatan besar secara optimal.
Baca Juga: Kemacetan Pelabuhan Ketapang Terulang, Dulu Antre Cuma 2 Jam Tapi Kini Sehari Semalam
Kondisi tersebut diperburuk oleh cuaca ekstrem dan arus laut yang kuat selama Juni hingga Juli, sehingga memperlambat proses sandar serta bongkar muat kapal.
Di sisi lain, minimnya infrastruktur pendukung seperti area penyangga (buffer zone) dan kapasitas jalan menuju pelabuhan membuat antrean kendaraan meluber hingga bercampur dengan truk logistik menuju Lombok melalui Pelabuhan Tanjung Wangi.
Arus logistik ke Lombok juga semakin tersendat setelah jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Wangi berkurang dari empat menjadi dua armada.
Merespons kondisi tersebut, Gapasdap menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan serta pemerintah daerah di Jawa Timur, Bali, Banyuwangi, dan Jembrana.
Tujuh usulan tersebut meliputi:
• percepatan pembangunan dermaga baru di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk;
• perluasan kapasitas pelabuhan untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan;
• optimalisasi Dermaga Bulusan beserta infrastruktur pendukungnya;
• penambahan area penyangga (buffer zone) kendaraan;
• perbaikan dan pelebaran akses jalan menuju pelabuhan;
• percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan pelabuhan; serta
• penyusunan masterplan lintas Ketapang-Gilimanuk sebagai koridor logistik dan pariwisata strategis nasional.
Khoiri menegaskan, lintas Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur vital distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Bali, Nusa Tenggara, hingga kawasan Indonesia Timur.
"Setiap penambahan satu dermaga baru tidak hanya akan mengurangi antrean kendaraan, tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik nasional dan menurunkan biaya distribusi barang," ujar Khoiri.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR