GridOto.com - Pemerintah siap meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) baru pada 1 Juli 2026.
Diklaim, BBM baru itu membuat negara bisa mengurangi impor solar dari luar negeri senilai Rp 157,28 triliun.
Hal itu dikatakan Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia.
Adapun BBM baru yang dimaksud bernama B50 atau Biodiesel B50 yang merupakan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen BBM jenis solar fosil.
Menurut Dwi, kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar.
Dengan begitu, B50 bisa mengurangi impor solar.
"Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp 157,28 triliun," ujar Dwi di kantor Bakom, Jakarta, (17/6/26) mengutip Kompas.com.
"Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor," tutur Dwi.
"Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor," sambungnya.
Dwi menyampaikan, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu, ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40.
Baca Juga: Ada BBM Baru, Ilmuwan China Temukan Cara Olah Emisi Karbondioksida Jadi Bensin
Dengan penghematan devisa sebesar Rp 133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.
Namun, dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ.
Dwi memaparkan, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp 24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.
Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," papar Dwi.
Lebih jauh, Dwi menyampaikan kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global, serta turut memengaruhi harga energi di Indonesia.
Di tengah kondisi tersebut, dia menyebut pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
"Jadi inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti (B50) diimplementasikan," bebernya.
Sementara itu, untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Dwi mengatakanpemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.
Dwi menjelaskan, uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Baca Juga: BBM B50 Makin Dekat, Kendaraan Hingga Alat Berat Mulai Jalani Pengujian
Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.
Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.
"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tetapi kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak," imbuh Dwi.
| Editor | : | Naufal Nur Aziz Effendi |
KOMENTAR