"Penegasan pimpinan Polri saat dengar pendapat dengan DPR pernah mengatakan bahwa tilang manual ditiadakan dan akan diefektifkan dengan penegakan hukum sistem E-TLE untuk menghindari pungli," kata Budiyanto dikutip Kompas.com (22/1/2024).
"Dengan adanya perintah tersebut, sempat beberapa bulan waktu itu tilang manual tidak diperbolehkan atau dilarang. Mendengar demikian terjadi tren pelanggaran pada ruas penggal jalan yang belum terpasang CCTV E-TLE karena pad saat itu tilang manual sempat dilarang," katanya.
Budiyanto menambahkan bahwa pada saat itu juga terjadi penurunan jumlah anggota di lapangan.
"Padahal sebenarnya tidak perlu terjadi karena tugas Polri bukan hanya penegakan hukum tapi memberikan pelayanan kepada masyarakat misalnya, penjagaan, pengaturan, patroli, pengawalan dan sebagainya," katanya.
"Tapi memang waktu sempat terjadi penurunan anggota di lapangan. Melihat fenomena meningkattnya pelanggaran pada akhirnya tilang manual diperbolehkan dan anggota di jalan marak atau eksis kembali sampai sekarang," katanya.
Lantas dengan keputusan Polda Metro Jaya mulai menerapkan sistem Cakra Presisi apakah kejadian sama bakal terulang, apalagi jika jumlah petugas sedikit?
Baca Juga: Tilang Manual Ternyata Masih Berlaku Untuk Pelanggar Model Ini
"Adanya asumsi bahwa setelah adanya E-TLE personil di lapangan menurun, bisa terjadi terutama pada ruas penggal jalan yang sudah terpasang E-TLE," katanya.
"Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa E-TLE diberlakukan di Jakarta sekitar tahun 2018 lebih awal dibandingkan wilayah atau provinsi lain," katanya.
Budiyanto menilai, secara nasional termasuk di Jakarta, pemasangan CCTV E- TLE relatif masih kurang jika dibandingkan dengan panjang jalan.
Walaupun sebetulnya sudah disiasati dengan E-TLE statis dan mobile.
"Efektivitas ETLE bukan tentang kota dan di pelosok desa tapi lebih pada aspek kuantitas dan kualitas jumlah CCTV," ujar Budiyanto.
"Kalau kita boleh jujur jumlah CCTV masih belum memadai dan fitur-fitur yang ada di CCTV belum bisa mendeteksi semua pelanggaran," katanya.
"Pelanggaran seperti tidak membawa atau tidak memililki SIM dan STNK serta plat nomor polisi (pelat nomor) palsu belum mampu terdeteksi kamera CCTV," ujar Budiyanto.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR