GridOto.com - Pemerintah DKI Jakarta Jakarta saat ini tengah membahas penandaan untuk taksi online.
Dengan tanda itu, taksi online tidak akan terkena sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.
Untuk diketahui, angkutan umum yang dapatkan pengecualian dari sistem ganjil genap hanya untuk bernomor polisi warna kuning saja.
Sementara untuk taksi online tidak memiliki tanda untuk membedakan dengan kendaraan pribadi.
Menanggapi hal ini, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai bahwa rencana peraturan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut kurang bijak.
"Bisa jadi semua pemilik mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online. Percuma daerah buat program kebijakan transportasi," ujar Djoko melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (13/8/2019).
(Baca Juga: Selama Sosialisasi Perluasan Ganjil Genap, Polisi Tidak Akan Melakukan Penilangan)
Ia menilai, semestinya Kemenhub sekarang lebih bijak memikirkan keberadaan transportasi umum di Indonesia yang sudah kolaps.
Selain itu, dia menilai bahwa kinerja Kemenhub sangat lambat dan tidak peduli terhadap keterpurukan transportasi umum di daerah.
Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi dengan kisaran 25-35 persen dari pendapatan bulanannya.
Keterpurukan transportasi umum di daerah akibat Kemenhub tidak peduli dan bekerja lambat.
(Baca Juga: Keren Nih! Kemenhub Bakal Sulap Terminal Tipe A di Demak Mirip Bandara)
"Rakyat jadi mahal mengeluarkan ongkos transportasi yang kisaran 25-35% dari pendapatan bulanannya. Sungguh tidak deal. Di Negara lain rata rata sudah di bawah 10 persen," katanya.
Ia menilai, jika dibandingkan dengan negara lain yang berlomba perbaiki layanan transportasi umum, di Indonesia transportasi umum Justru dibiarkan mati selamanya.
"Upaya penataan ada, tapi sangat lamban," tuturnya.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR