Di sisi lain, minimnya infrastruktur pendukung seperti area penyangga (buffer zone) dan kapasitas jalan menuju pelabuhan membuat antrean kendaraan meluber hingga bercampur dengan truk logistik menuju Lombok melalui Pelabuhan Tanjung Wangi.
Arus logistik ke Lombok juga semakin tersendat setelah jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Wangi berkurang dari empat menjadi dua armada.
Merespons kondisi tersebut, Gapasdap menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan serta pemerintah daerah di Jawa Timur, Bali, Banyuwangi, dan Jembrana.
Tujuh usulan tersebut meliputi:
• percepatan pembangunan dermaga baru di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk;
• perluasan kapasitas pelabuhan untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan;
• optimalisasi Dermaga Bulusan beserta infrastruktur pendukungnya;
• penambahan area penyangga (buffer zone) kendaraan;
• perbaikan dan pelebaran akses jalan menuju pelabuhan;
• percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan pelabuhan; serta
• penyusunan masterplan lintas Ketapang-Gilimanuk sebagai koridor logistik dan pariwisata strategis nasional.
Khoiri menegaskan, lintas Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur vital distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Bali, Nusa Tenggara, hingga kawasan Indonesia Timur.
"Setiap penambahan satu dermaga baru tidak hanya akan mengurangi antrean kendaraan, tetapi juga meningkatkan efisiensi logistik nasional dan menurunkan biaya distribusi barang," ujar Khoiri.