Erik mengungkapkan, kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini semakin menantang setelah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai sekitar Rp350 miliar.
Di sisi lain, harga BBM yang meningkat menyebabkan kebutuhan operasional kendaraan dinas ikut membengkak.
Akibatnya, alokasi anggaran BBM yang telah disusun sebelumnya diperkirakan tidak akan cukup hingga akhir tahun anggaran 2026.
"Setelah kami hitung, alokasi anggaran BBM yang ada tidak sampai memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun. Masih banyak kurangnya, dan kami tidak punya uang tambahan," katanya.
Kondisi tersebut membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus melakukan rapat dan simulasi untuk mencari formulasi kebijakan yang paling memungkinkan.