Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit Mahindra Scorpio pick up, sedangkan 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors yang terdiri atas 35.000 unit Tata Yodha Pick Up dan 35.000 unit truk Ultra T.7.
Adapun nilai kontrak pengadaan mobil impor India tersebut senilai Rp 24,66 triliun.
Lebih jauh, ternyata agrinas sudah membayar DP sebesar 30 persen untuk pembelian ratusan ribu unit mobil asal India tersebut.
Joao mengatakan, pihaknya telah meneken kontrak pembelian dengan produsen India dan melakukan pembayaran awal atau down payment (DP) sebesar 30 persen.
Dengan demikian, sudah dilakukan pembayaran berkisar Rp 7,39 triliun.
Baca Juga: Heboh Impor 105 Ribu Pikap Buat Kopdes, Mendag Bilang Begini
"Kami harus memberikan down payment 30 persen dan itu sudah kami lakukan untuk semua produk yang kami beli," ujarnya dalam konferensi pers di Menara Yodya, Jakarta, (24/2/26) disitat dari Kompas.com.
Ia mengaku optimistis transaksi impor mobil dari India tersebut tidak akan dibatalkan.
Maka dari itu, pihaknya tidak mempertimbangkan potensi penalti pembatalan dalam proses pengadaan tersebut.
"Kami dalam melakukan pengadaan tersebut karena kami dengan iktikad baik kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan tersebut," ucap dia.
Lantaran, lanjut Joao, harga yang diperoleh dalam kontrak impor tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga rata-rata mobil sejenis di dalam negeri.
"Kalau ada masalah ada pemahaman yang kurang tepat atau tidak sama, itu mungkin hanya perlu ada penjelasan, itu akan menjadi solusi karena saya yakin bahwa semua itu ada solusinya," tuturnya.
Kendati begitu, seiring dengan adanya sorotan terhadap keputusan Agrinas mengimpor ketimbang membeli dari dalam negeri, Joao memastikan siap mengikuti arahan pemerintah jika memang diminta untuk membatalkan impor.
Baca Juga: 105.000 Mobil India Agrinas Hasil Utang, Wajib Bayar Cicilan Rp 40 Triliun Per Tahun
Dia juga mengaku tidak gentar jika harus menghadapi konsekuensi bisnis akibat pembatalan tersebut.
"Saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara, apabila itu memang untuk kepentingan rakyat tanpa sedikitpun saya ragu-ragu. Kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier itulah tanggung jawab saya," ucap dia.
Adapun saat ini proses impor sedang berjalan dan sebagian mobil telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.
Agrinas sendiri menargetkan pada akhir Februari ini sebanyak 1.000 pikap tiba di Tanah Air.
Namun, ia menegaskan, pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah maupun DPR RI terkait tindak lanjut dari mobil-mobil yang sudah sampai tersebut.
"Kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR di mana mereka mewakili rakyat, jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai," pungkasnya.