GridOto.com - Sejak debut 2018 silam, MotoGP Thailand di Chang International Circuit terus mendulang kesuksesan.
Termasuk di gelaran MotoGP Thailand 2025, saat lebih dari 220 ribu penonton memadati Sirkuit Buriram sepanjang akhir pekan lalu.
Selain itu MotoGP Thailand 2025 pun mendapat posisi istimewa dengan status tuan rumah tes pramusim MotoGP 2025, hingga program baru 'MotoGP Launch'.
Sayang sekali di balik gegap gempita kesuksesan tersebut, ternyata masa depan MotoGP Thailand malah gelap sekali.
Fakta itu dibuka langsung oleh chairman Chang International Circuit, Newin Chidchob, yang mengungkap kabar menyedihkan.
Ia mengatakan bahwa Dinas Olahraga Thailand mengonfirmasi bahwa pemerintah Negeri Gajah Putih tersebut tidak akan memperpanjang kontrak dengan Dorna Sports usai 2026.
Kecuali tiba-tiba rencana pemerintah berubah, maka event MotoGP Thailand 2026 pun diprediksi akan menjadi yang terakhir.
Masalah politik diduga sebagai penyebab utama kabar tidak sedap, yang akan menjadi duka bagi penggemar balap motor Thailand ini.
Baca Juga: Semua Dikuasai, Pirelli Gantikan Michelin Jadi Pemasok Ban MotoGP
Selain sebagai owner sirkuit, Chidchob sendiri juga berstatus pemimpin Partai Bhumjaithai yang berkoalisi dan terlibat dalam pertikaian sengit soal tanah, dengan pemimpin koalisi Pheu Thai yang dipimpin Thaksin Shinawatra.
Kebetulan juga Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand adalah Sorawong Thienthong, seorang anggota parlemen dari koalisi Pheu Thai, sehingga diduga ada konflik di sana.
Chidchob pun sangat menyayangkan keputusan penarikan dukungan oleh pemerintah Thailand terhadap balapan MotoGP ini.
Pemerintah Thailand sendiri mengeluarkan 500 juta baht setiap musimnya (Rp 242 Miliar), dengan pemasukan sponsorship mencapai 300 juta baht (Rp 145 Miliar) (kurs 1 baht senilai Rp 484,5 per 7 Maret 2025).
"Tapi kan hasilnya adalah perputaran uang lebih dari 5 miliar baht (Rp 2,24 Triliun), mendorong bisnis dan memacu ekonomi," kata Chidchob, dilansir dari Bangkokpost.
Di sisi lain, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengatakan bahwa pemerintah belum membuat keputusan apapun dan semua masih dalam tahap negosiasi.
"Hal ini terlihat seperti masalah politik, namun aku lebih suka mempertimbangkannya sebagai aspek bisnis, dan pendapatan untuk provinsi dan negara," kata Paetongtarn Shinawatra.
"Siapa pemilik sirkuit tidak masalah kok. Aku lebih suka membahas soal pemasukan, dan masalah yang rasional," jelasnya.