Pihaknya belum bisa menyetujui pengalokasian dana untuk ini masuk ke KUA-PPAS 2019 karena yuridis formalnya belum ada.
"Sementara belum bisa dicover di KUA PPAS. Tapi jika nanti ketika regulasinya sudah jelas dan bisa dipaparkan, maka kami silakan dipaparkan lagi," jawab Wawan, panggilan Sulamul Hadi Nurmawan.
Jika regulasinya sudah jelas, rencana ini bisa diusulkan saat pembahasan RAPBD 2019 nanti.
Yang penting, semua anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan.
(BACA JUGA: Video Viral Ambulans Terhalang Rombongan Mobil Dinas yang Dikawal Patwal, Siapa yang Didahulukan?)
Terpisah, Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menyampaikan bahwa penganggaran untuk tunjangan transportasi pengangganti mobil dinas itu masuk dalam anggaran tidak langsung.
Sehingga boleh tidak muncul di KUA-PPAS.
"Nanti kan dikirim ke Gubernur. Nah, di sana yang evaluasi. Apakah boleh atau tidak," jawab Zaini.
Menurut dia, rencana penggantian mobil dinas dengan tunjangan transportasi itu sudah disampaikan ke semua dinas dan badan, semuanya setuju.
(BACA JUGA: Dianggap Pemborosan, Provinsi Ini Akan Hapus Jatah Mobil Dinas Pejabat Demi Penghematan Anggaran)
"Ada beberapa hal positif yang bisa didapat dengan program ini. Paling utama ada efisiensi," tandas dia.
Dengan tunjangan transportasi, Pemkab tidak perlu lagi pengadaan mobil.
Kemudian, tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan yang besar, sopir, BBM, dan sebagainya.
"Sudah dihitung-hitung, bisa efisiensi sekitar Rp 3,5 miliar dalam setahun. Kan lumayan banyak segitu," urai Zaini.
Ditegaskannya, tunjangan ini bukan hal baru. Pejabat yang menerima tunjangan, mobil dinasnya bakal ditarik.
Artikel ini telah tayang di Tribunjatim.com dengan judul DPRD Tolak Rencana Tunjangan Pengganti Mobil Dinas dari Pejabat Sidoarjo