Ia menegaskan pemerintah perlu memperbaiki komunikasi antar instansi sebelum kebijakan diberlakukan secara luas.
"Koordinasinya dari pemerintah yang harus diperbaiki. Komunikasi antarpejabat juga harus diperbaiki," kata dia.
Menurut Tigor, jika pembayaran pajak masih dikaitkan dengan kewajiban menunjukkan KTP pemilik pertama, hal itu berpotensi membuat masyarakat enggan memenuhi kewajibannya.
"Kalau ini dipersulit, nanti banyak yang memilih tidak bayar pajak sekalian. Karena tidak bisa memperpanjang tanpa KTP pemilik pertama," tuturnya.
"Ini bisa menyebabkan banyak kendaraan jadi tidak terdata," ujarnya.
Ia menilai, kebijakan yang mempermudah pembayaran pajak justru akan berdampak positif terhadap penerimaan negara.
"Yang rugi siapa? Pemerintah juga karena tidak ada pemasukan. Padahal masyarakat itu mau bayar pajak, artinya mau memberikan uang ke negara," kata Tigor.