Namun, dengan mekanisme operasional mandiri tersebut, Pemerintah Kota Bogor tidak memberikan subsidi hingga proses lelang selesai.
Meski tidak mendapat suntikan dana dari pemerintah daerah, kata dia, tarif Biskita Transpakuan dipastikan tidak terjadi kenaikan.
"Untuk sementara non subsidi dikelola operator dengan tarif sama," ujarnya melansir TribunnewsBogor.com, Sabtu (3/1/2026).
Sementara itu, Dedie A Rachim menuturkan bahwa berhentinya operasional BisKita Trans Pakuan juga disebabkan oleh sejumlah faktor lainnya.
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan diskusi antara lain biaya operasional kendaraan yang masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Misalnya penambahan halte atau bus stop mempengaruhi biaya, jam operasi dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut kita sedang mencoba mencarikan solusi tercepat dan terbaik," katanya.