GridOto.com - Saat ini para pelaku industri motor listrik mulai resah.
Nasib skema subsidi dipertanyakan, terlebih waktu sudah semakin mepet di tahun 2025 ini.
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, menilai skema yang ideal sebaiknya tetap mengacu pada periode sebelumnya, yakni Rp 7 juta per unit (per 1 KTP).
"Untuk skemanya sendiri, kami dari industri berharap tetap sama seperti tahun 2023–2024. Walaupun tentu ada perbedaan nilai karena menyesuaikan dengan teknologi di masing-masing kendaraan," ujar Budi, (27/9/25) menukil Kompas.com.
"Intinya ada diferensiasi sesuai spesifikasi. Namun yang paling penting bagi kami, ada kebijakan subsidi yang jelas," kata dia.
Menurutnya, skema subsidi motor listrik pada tahun ini diperkirakan bakal mengalami beberapa penyesuaian.
Misalnya bagi motor listrik dengan teknologi tinggi dan harga lebih mahal, insentif bisa lebih besar.
Baca Juga: Subsidi Motor Listrik Tak Ada Kejelasan, Produsen Dilanda PHK Besar-besaran
Sebaliknya untuk motor listrik dengan fitur lebih sederhana, subsidi dapat lebih ditekan.
"Misalnya IoT yang lebih canggih, harga produknya pasti lebih mahal, jadi insentif bisa lebih maksimal," bebernya.
"Tapi kalau teknologi IoT-nya tidak terlalu tinggi, harga kendaraannya relatif lebih murah, mungkin nilai insentifnya bisa di bawah Rp 7 juta atau Rp 5 juta," ucap Budi.
Hingga kini, program subsidi motor listrik yang digadang-gadang kembali bergulir sejak Agustus 2025 masih belum menunjukkan kejelasan.
Padahal, insentif ini sudah lama dinantikan konsumen maupun industri sebagai dorongan penting dalam memperluas ekosistem kendaraan listrik roda dua.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, memastikan pemerintah tetap menargetkan kebijakan subsidi bisa dirilis pada tahun ini.
"Mudah-mudahan sama (skema insentif), harusnya tahun ini bisa dikeluarkan," ujar Faisol di ajang IMOS 2025 di ICE BS, Tangerang (24/9/25).
Artinya, meski pola skema diprediksi berubah, baik dari sisi nominal maupun teknis implementasi, industri dan masyarakat masih menunggu kepastian dari pemerintah sebelum akhir tahun.