GridOto.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memanggil Pertamina, Shell, Vivo dan British Petroleum (BP), (9/9/25).
Seluruh perwakilan diminta menghadap untuk membahas impor bahan bakar minyak (BBM).
Langkah ini diambil menyusul kelangkaan bensin di sejumlah SPBU swasta (Shell, Vivo dan BP).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM, Laode Sulaeman menegaskan rapat tersebut menjadi yang pertama kali mempertemukan seluruh SPBU swasta dengan Pertamina untuk membicarakan impor BBM.
Mandat datang dari Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang meminta sinkronisasi impor antara Pertamina dan Swasta.
"Jadi, volume, kemudian spek juga disinkronkan besok," ujar Laode menukil Kompas.com.
Ia juga meminta Pertamina siap menutup kebutuhan pasokan jika SPBU swasta membutuhkan tambahan bahan bakar.
"Harus siap volumenya. Kalau speknya tetap dengan spek Pertamina," kata Laode.
Baca Juga: Waduh, Stok Bensin Shell di Bekasi Kosong, Cuma Ada Ini Doang
Laode menambahkan rapat juga akan membicarakan rencana impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS).
Topik ini terpisah dari pembahasan impor BBM SPBU swasta.
"Itu juga mau dibahas, tetapi pembahasannya berbeda (dengan impor BBM SPBU swasta)," ujarnya.
Rencana impor crude dari AS terkait negosiasi tarif resiprokal dan upaya menyeimbangkan neraca dagang Indonesia-AS.
Update hasil dari pembahasan tersebut disampaikan Laode yang mengatakan, tidak ada tambahan impor BBM bagi pengelola SPBU swasta, seperti Shell, BP AKR, dan Vivo.
"Tidak ada. Sinkronisasi (impor) dengan Pertamina," kata Laode di Jakarta, (9/9/25) seperti dikutip dari Antara.
Pernyataan ini disampaikan usai rapat bersama Shell, BP AKR, dan Vivo.
Baca Juga: BBM di SPBU Shell dan BP AKR Masih langka, Cuma Stok Ini yang Tersedia
Dalam kesempatan tersebut, Laode meminta SPBU swasta untuk menyerap impor BBM dari Pertamina, sesuai arahan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Laode juga menegaskan standar kualitas BBM sudah disinkronkan sesuai regulasi Ditjen Migas.
"Jadi, ini (kualitas) sudah diatur, harusnya tidak ada isu dengan spesifikasinya," ujarnya.
Lebih lanjut, Laode menjelaskan pemerintah sebenarnya telah memberikan tambahan kuota impor BBM bagi SPBU swasta sebesar 10 persen dari realisasi impor tahun lalu.
"Diharapkan badan usaha swasta bisa memanfaatkan kelebihan volume ini untuk mendistribusikan BBM gasoline-nya, bensinnya," kata dia.
Namun, tahun 2025 terjadi perubahan dinamika konsumsi masyarakat.
Banyak pengguna yang sebelumnya membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90), kini beralih ke BBM nonsubsidi dengan angka oktan lebih tinggi.
Baca Juga: Shell dan BP Kehabisan Stok BBM, Bahlil Tiba-tiba Nyeletuk Suruh Beli ke Pertamina
"Sebenarnya ini dinamika konsumsi saja, yang tadinya banyak pengguna RON 90 (Pertalite), shifting (berpindah) ke RON lain," jelas Laode.
Diketahui, sejak pertengahan Agustus, sejumlah SPBU swasta di Jakarta menghentikan penjualan beberapa jenis BBM.
Kondisi ini terutama dialami SPBU yang dikelola Shell dan BP-AKR.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menegaskan pemerintah segera membahas kelangkaan ini bersama Pertamina dan pengelola SPBU swasta.
Sinkronisasi impor dinilai penting agar tidak mengganggu neraca perdagangan Indonesia.
"Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan," kata Yuliot.