GridOto.com - Kebijakan pemotongan trotoar di TB Simatupang menuai beragam kritik.
Salah satunya datang dari Road Safety Association dan Koalisi Pejalan Kaki.
Sebelumnya disebutkan, alasan pemotongan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung adalah demi memperlancar kendaraan bermotor.
Namun kebijakan ini disebut jadi langkah mundur yang kontradiktif dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Padahal di negara-negara yang diakui sebagai kota global seperti Tokyo, Singapura, dan Seoul, pembangunan infrastruktur pejalan kaki menjadi prioritas utama.
Panjang trotoar di kota-kota tersebut hampir 100% dari jalan utama, sementara di Jakarta, data menunjukkan hanya sekitar 8,7% jalan yang memiliki trotoar layak.
Fakta ini jelas memperlihatkan kesenjangan besar antara retorika dan implementasi di lapangan.
Pemotongan trotoar bukan hanya melanggar prinsip keadilan sosial, tetapi juga bertolak belakang dengan komitmen internasional terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin transportasi berkelanjutan dan akses setara bagi semua warga.
Trotoar adalah hak dasar, bukan bonus.
Baca Juga: Jalan TB Simatupang Kini Menyebalkan, Lima Biang Kerok Kemacetan Terungkap
"Gubernur DKI Jakarta yang ancang-ancang melebarkan jalan raya (Jl TB Simatupang) dengan mengorbankan fasilitas NMT (lajur sepeda dan trotoar, adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional",ujar Ahmad Safrudin selaku Direktur Eksekutif KPBB.
Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disincentive atas pilihannya bagi masyarakat para pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun motor.
Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum masal, sepeda atau berjalan kaki.
"Rencana penggusuran trotoar tsb adalah merugikan (set back/kemunduran) atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis dan dibangun oleh beberapa Gubernur DKI Jakarta sejak 2000", tambah Alfred Sitorus, Koordinator Koalisi Pejalan Kaki menegaskan.
Selain itu disincentive bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi perlu ditambah dengan penerapan jalan berbayar (ERP/electronic road procing) dan tarif parkir progresif untuk kawasan padat kendaraan, termasuk TB Simatupang; yang sudah dikaji pada 2009/2010.
Koalisi pejalan kaki menyarankan masyarakat untuk menggunkan angkutan umum masal yang lumayan baik di DKI Jakarta dan sekitarnya.