Faisal berpendapat, secara prinsip harga BBM memang harus naik.
"Hanya saja jangan rakyat yang berkorban akibat kenaikan harga ini," tutur Faisal.
Pemerintah juga harus ikut berkorban, misalnya membekukan PPN dan PPh 11 persen atau menghentikan proyek IKN demi rakyat.
"Harus ada pembenahan dan dibuat penyesuaian harga BBM dengan Perpres evaluasi per tiga bulan," tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Lamhot Sinaga, salah satu anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar.
"Penyesuaian harga BBM saat ini merupakan keharusan dan tidak bisa dihindari lagi," buka Lamhot Sinaga.
Lamhot menuturkan, dalam jangka waktu pendek yang harus dilakukan adalah pembatasan BBM subsidi.
"Lebih baik BBM subsidi hanya diberikan kepada angkutan umum dan kendaraan roda dua saja," terang Lamhot.
Ia berpendapat, selama ini 70 persen BBM subsidi tidak tepat sasaran alias hanya dinikmati orang mampu.
"BBM subsidi ini harus tepat sasaran, tata kelola subsidi yang harus diperbaiki dulu," tambahnya.
Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul Senjata Makan Tuan, Diskon Pajak untuk Mobil Baru Punya Andil pada Lonjakan Konsumsi BBM