GridOto.com - Selain cermin budaya dan potret modernitas bangsa, lalu lintas adalah urat nadi kehidupan.
Sebab sebagian besar aktifitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya, bersinggungan dengan lalu lintas atau jalan raya.
Maka, pemerintah wajib mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
Hal itulah yang disampaikan oleh Edison Siahaan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW).
(Baca Juga: Kepolisian Cek Jalur Trans Jawa Jelang Libur Nataru 2020, Begini Skema Penanganan Kemacetan)
Edison menilai, kemacetan dan kesemrautan hingga kecelakaan menjadi peristiwa yang masih setiap hari terjadi khususnya di kota-kota besar di Indonesia.
"Tercatat, setiap hari ada 70 sampai 80 orang menjadi korban kecelakaan di jalan raya. Bahkan berdasarkan penelitian Bappenas, kemacetan di Jabodetabek telah menimbulkan kerugian sebesar Rp 65 triliun per tahun," kata Edison kepada GridOto.com di Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Bahkan ia mengklaim, belum ada indikasi adanya perbaikan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan pada 2020 mendatang.
"Sehingga, semakin memastikan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia khususnya kota-kota besar pada 2020 masih akan dilanda kemacetan, kesemrautan, kecelakaan dan beragam permasalahan lainnya," ucapnya.
(Baca Juga: Fakta Kemacetan Bikin Rugi Rp 65,7 Triliun, Apakah Jalan Berbayar Jadi Solusi? Ini Kata BPTJ)
Menurut Edison, kondisi lalu lintas pada 2020 tidak akan berubah secara signifikan dari kondisi 2019.
Karena, upaya yang dilakukan pemerintah bukan solusi efektif yang parmanent. Justru pemerintah seperti sedang menggaruk kepala padahal kaki yang gatal.
"Secara kasat mata terlihat, pemerintah memilih prinsip car mobility (mobilitas) ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan sarana seperti jalan tol, jalan layang, jalan arteri. Sehingga membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, mobil ataupun sepeda motor baik di dalam kota maupun dari luar kota," bebernya.
Akibatnya, memicu terjadinya kemacetan, kesemrautan dan berbagai permasalahan lainnya.
Seharusnya, kata Edison, pemerintah fokus dan memperioritaskan prinsip Accesibility (keterjangkauan) dengan membangun infrastruktur transportasi yang mudah diakses publik.
Karena ketersediaan transportasi umum yang aman, nyaman, tertib, lancar dan terintegrasi ke seluruh penjuru serta terjangkau secara ekonomi, akan memberikan pilihan bagi masyarakat.
"Maka, secara perlahan tapi pasti, masyarakat akan meninggalkan kendaraan pribadinya dan memilih menggunakan transportasi umum yang lebih murah dan tepat waktu," paparnya.